Kabar Gembira! Pemerintah Kembali Rilis Program Kartu Prakerja di 2021

Tabur, BULIR.ID– Program Kartu Prakerja menjadi salah satu upaya pemulihan ekonomi terhadap masyarakat yang terimbas pandemi COVID-19. Untuk 2021 ini, pemerintah menetapkan anggaran program Kartu Prakerja sama dengan tahun lalu yakni Rp 20 triliun.

Masih ada optimisme bahwa perekonomian Indonesia bisa lebih baik karena yakin fundamental ekonomi Indonesia cukup kuat. Ditambah pula dengan kebijakan strategis untuk merangsang pertumbuhan ekonomi khususnya menjaga daya beli masyarakat.

Deputi IV Kementerian Koordinator Perekonomian, Rudy Salahudin menyebutkan Program Kartu Prakerja mengemban dua misi yakni meningkatkan kompetensi tenaga kerja dan membantu daya beli masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19.

“Program Kartu Prakerja ini sendiri masuk dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada kelompok perlindungan sosial,” terangnya dalam Dialog Publik bertema Perkembangan Program Kartu Prakerja yang diselenggarakan KPCPEN, Rabu (10/3) dan disiarkan di FMB9ID_IKP.

Rudy Salahudin menyampaikan hasil pelaksanaan program Kartu Prakerja di 2020 cukup memuaskan. Ia mengatakan pada 2020, ada 12 gelombang Kartu Prakerja yang dikeluarkan. Ia mengaku pemerintah sangat inklusif dalam menyentuh 514 Kabupaten/Kota di Indonesia.

“Dengan jumlah penerima SK Kartu Prakerja mencapai 5,9 juta, menjangkau masyarakat difabel, kabupaten tertinggal, lulusan SD- SMP, masyarakat lansia, mantan TKI, serta masyarakat yang tidak memiliki rekening bank. Ini salah satu keberhasilan program Kartu Prakerja 2020,” terangnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari menambahkan menurut hasil survei BPS, pada 2020 tercatat sebanyak 88,9% penerima kartu Prakerja mengatakan keterampilan kerja mereka meningkat.

“Sementara 81% penerima bantuan memanfaatkan intensif sebesar Rp600 ribu tersebut untuk kebutuhan sehari-hari,” tutup Denni Puspa.

Senada dengan keterangan tersebut, Yumna Via Hasiany, Peserta Kartu Prakerja Gelombang 2 menceritakan pengalamannya mengikuti program Kartu Prakerja.

“Saya mengikuti program Kartu Prakerja di Maret-April 2020, alhamdulillah Juni 2020 sudah mendapat pekerjaan di bidang IT. Pelatihan tersebut berguna sekali menurut saya, karena yang saya ambil benar-benar bisa saya terapkan di dalam pekerjaan saya saat ini. Pekerjaan saya saat ini di bidang programing web yang sesuai dengan pelatihan yang saya ambil,” ujarnya.

Selain itu Yumna juga menyatakan bahwa sertifikat yang didapatkan dari program Kartu Prakerja cukup berguna untuk melamar pekerjaan.

Untuk 2021, desain program Kartu Prakerja serupa dengan 2020 yakni, biaya pelatihan Rp1 juta, insentif Rp600 ribu per bulan selama empat bulan, kemudian ada pula insentif survei Rp150 ribu untuk tiga kali survei. Pelaksanaannya pun masih dilakukan secara online.

“Bapak Presiden telah meminta agar program Kartu Prakerja segera diluncurkan di awal 2021 untuk mendorong konsumsi. Pada 23 Februari 2021 kemarin kita sudah memulai Kartu Prakerja gelombang 12 dengan alokasi anggaran Rp10 triliun untuk semester I 2021,” ujar Rudy Salahudin.

Adapaun skema yang digunakan, lanjut Rudy salahudin, masih semi bansos seperti 2020. Kuota per gelombang sebanyak 600 ribu,
prioritasnya masih sama yakni pekerja terdampak PHK, pelaku UKM yang terdampak, pekerja sektor wisata yang terdampak serta calon pekerja migran Indonesia.

Untuk 2021 ini, ekosistem Kartu Prakerja meliputi 5 mitra pembayaran, 7 platform digital, 165 lembaga pelatihan, 4 institusi pendidikan, dan 3 portal lowongan kerja.

“Kita terus menambah Lembaga pelatihan dan tentunya penambahan ini setelah mengikuti aturan yang berlaku. Kemudian 165 lembaga pelatihan ini juga menyediakan 1700 pelatihan,” papar Denni Puspa.

Denni Puspa juga menambahkan, dari banyaknya pelatihan yang tersedia, program Kartu Prakerja berusaha mencocokkan pelatihan dengan lowongan yang ada di lapangan.

“Selain itu, kenapa ini bersifat semi bansos, adalah untuk membantu yang terdampak pandemi tapi belum menerima bantuan apapun dari pemerintah seperti program bantuan sosial, bantuan UKM, dan lain sebagainya,” katanya.

Pada gelombang 14 nanti, pihaknya akan berusaha memperbaiki fitur yaitu untuk para peserta yang tidak lolos akan diberikan informasi mengenai alasan kenapa tidak berhasil menjadi penerima Kartu Prakerja.

“Karena kami memiliki daftar NIK dari Kementerian dan Lembaga lainnya hingga bisa mengetahui kelompok masyarakat mana saja yang tidak bisa menerima Kartu Prakerja supaya bantuan pemerintah tidak tumpang tindih,” tambah Denni Puspa.

Untuk diketahui, Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dibentuk dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional.

Prioritas KPCPEN secara berurutan adalah: Indonesia Sehat, mewujudkan rakyat aman dari COVID-19 dan reformasi pelayanan kesehatan; Indonesia Bekerja, mewujudkan pemberdayaan dan percepatan penyerapan tenaga kerja; dan Indonesia Tumbuh, mewujudkan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional.

Dalam pelaksanaannya, KPCPEN dibantu oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional.*

Related posts:

Cegah Peredaran Kartu SIM Ilegal, Kominfo Larang Penjualan dalam Keadaan Aktif Kabar Baik! Pemerintah Percepat Bantuan Ekonomi di Masa PPKM Darurat, Termasuk BST Pelangi Testimoni Citarum Harum: Catatan Egy Massadiah dan Roso Daras Pemerintah Sebut Stimulus Ekonomi Melaui Program PEN Capai Target Awal