Melihat Warisan Besar Jokowi 10 Tahun Pimpin RI: dari Whoosh Sampai Hilirisasi

Jakarta, BULIR.ID – Selama sepuluh tahun memimpin Indonesia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninggalkan sejumlah warisan yang bermanfaat besar bagi kemajuan bangsa. Bentuk warisan nyata yang ditinggalkan oleh pria kelahiran Surakarta, 21 Juni 1961 ini adalah masifnya pembangunan infrastruktur dari Sabang hingga Merauke.

Jokowi memang sangat menggenjot pembangunan infrastruktur selama kepemimpinannya. Pasalnya, ia ingin mempermudah akses konektivitas, mendongkrak lapangan kerja baru, hingga meningkatkan ekonomi masyarakat.

Tak hanya pembangunan infrastruktur, Jokowi juga mewariskan berbagai kebijakan saat menjadi orang nomor satu di Tanah Air, salah satunya hilirisasi. Dalam kebijakan itu, Jokowi melarang ekspor sejumlah bijih tambang agar investor mau membangun industri bernilai tambah di Indonesia.

Berikut deret warisan besar Jokowi selama 10 tahun memimpin Indonesia

1. Jalan Tol

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat jumlah jalan tol di Indonesia mencapai 2.893,02 kilometer (km) per Juni 2024. Angka tersebut dihitung sejak RI punya jalan tol pertama pada 1978.

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR mengatakan mayoritas jalan tol dibangun di era Jokowi.

Melansir CNBC Indonesia, sejak Jokowi dilantik 2014, jumlah tol yang terbangun mencapai sekitar 2.103,2 km. Rinciannya pada 2015, jumlah panjang tol di bertambah 132,35 km. Pada 2016, bertambah 43,69 km dan pada 2017 bertambah 156,5 km.

Pada 2018 dan 2019, panjang tol di Indonesia bertambah masing-masing 442,6 km dan 52288 km. Kemudian pada 2020 kembali bertambah 246,12 km, pada 2021 bertambah 122,84 km. Lalu, 142,11 km pada 2022, 217,78 km pada 2023, dan 76,33 km pada 2024.

Sedangkan pada kurun waktu 1978-2014 hanya sekitar 789.82 km jalan tol yang dibangun.

Jokowi pun berkali-kali membanggakan tol yang telah dibangunnya itu karena membantu mempercepat konektivitas dari satu wilayah ke wilayah lainnya.

Menurutnya, jalan tol adalah proyek infrastruktur strategis yang perannya sangat penting sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi Indonesia.

Berikut daftar jalan tol yang telah dibangun dan selesai di era Jokowi:

A. Tol Trans Sumatera
a. Medan-Binjai sepanjang 16,8 km dengan nilai investasi Rp2,4 triliun.
b. Pekanbaru-Dumai sepanjang 131 km dengan nilai investasi Rp12,18 triliun.
c. Palembang-Indralaya sepanjang 22 km dengan nilai investasi Rp3,3 triliun.
d. Terbanggi Besar-Kayu Agung sepanjang 189 km dengan nilai investasi Rp15 triliun.
e. Bakauheni- Terbanggi Besar sepanjang 140 km dengan nilai investasi Rp15,9 triliun.

B. Tol Trans Jawa
a. Tol Pejagan-Pemalang dengan panjang 57,5 km dan investasi Rp6,8 triliun.
b. Tol Pemalang-Batang dengan panjang 39 km dan investasi Rp4,08 triliun.
c. Tol Batang-Semarang dengan panjang 75 km dan nilai investasi Rp11 triliun.
d. Tol Semarang-Solo dengan panjang 75,7 km dan investasi Rp7,3 triliun.
e. Tol Solo-Ngawi dengan panjang 90 km dan nilai investasi Rp5,14 triliun.
f. Tol Ngawi-Kertosono dengan panjang 87 km dan nilai investasi Rp3,8 triliun
g. Tol Kertosono-Mojokerto dengan panjang 40,5 km dengan investasi Rp3,8 triliun.
h. Tol Surabaya-Mojokerto dengan panjang 36,27 km dan investasi Rp3,7 km.

C. Tol Trans Kalimantan
Pada masa Jokowi Jalan Tol Trans Kalimantan yang sudah terbangun adalah Samarinda-Balikpapan yang panjangnya mencapai 99,35 km dan nilai investasi Rp9,9 triliun.

D. Tol Trans Sulawesi
Pada eranya, Jokowi juga menyelesaikan Tol Manado-Bitung sepanjang 39 km dengan nilai investasi Rp4,95 triliun.

2. Whoosh

Jokowi resmikan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh pada 2 Oktober 2023. Jokowi mengatakan Whoosh adalah salah satu bentuk kemajuan transportasi publik di Indonesia. Dia bahkan mengklaim Whoosh sebagai kereta tercepat se-Asia Tenggara.

“Kereta Jakarta Bandung ini merupakan kereta pertama tercepat di Indonesia dan Asia Tenggara dengan kecepatan 360 km per jam,” ujarnya saat peresmian Whoosh.

Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang berlangsung sejak 2016, awalnya ditargetkan bisa selesai dan dioperasikan pada 2019. Namun, rencana ini mundur dan diperkirakan baru rampung pada tahun ini.

Mundurnya operasi kereta cepat ini disebabkan pemerintah pada 2020 menghentikan seluruh pembangunan proyek dan fokus pada penanganan covid-19.

Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung baru kembali dilaksanakan pada pertengahan 2021 setelah kasus pandemi mulai mereda di tanah air.

Kontroversi juga muncul terkait pembengkakan biaya proyek yang cukup besar. Sebelumnya, berdasarkan perhitungan dan review BPKP pada 9 Maret 2022, pembengkakan biaya pembangunan proyek hanya sebesar US$1,17 miliar atau Rp17,64 triliun.

Namun, dalam kajian BPKP terbaru yang dikeluarkan 15 September 2022, pembengkakan biaya itu naik US$273,03 juta menjadi US$1,449 miliar atau Rp21,74 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).

3. Hilirisasi

Jokowi kerap menekankan pentingnya kebijakan hilirisasi sebagai jalan Indonesia menjadi negara maju. Sebab menurutnya Indonesia selama ini memiliki sumber daya alam melimpah yang malah banyak dinikmati negara maju.

Ia menyebut Indonesia sudah terbiasa melakukan ekspor bahan-bahan mentah lebih dari 400 tahun lalu sejak zaman VOC melalui rempah-rempah.

Jokowi memulai langkah awal hilirisasi dari beberapa bahan mentah berupa nikel, bauksit, dan tembaga. Ia mengklaim hilirisasi versinya sukses besar.

“Alhamdulillah, sampai saat ini telah terbangun smelter dan industri pengolahan untuk nikel, bauksit, dan tembaga yang membuka lebih dari 200 ribu lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara Rp158 triliun selama 8 tahun ini,” katanya dalam Pidato Kenegaraan Presiden di Sidang Tahunan MPR RI 2024, Jakarta Pusat, Jumat (16/8).

Ia pun menepis anggapan keuntungan hilirisasi bahan mentah hanya dinikmati oleh pengusaha. Menurutnya, keuntungan itu juga akan dinikmati oleh pemerintah dan rakyat dalam bentuk pajak dan pendapatan negara lainnya.

“Ada yang sampaikan ke saya ‘Pak kan yang untung kan perusahaan. Rakyat dapat apa?’. Jangan keliru,” kata Jokowi dalam pembukaan Kongres ISEI dan Seminar Nasional 2024 yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (19/9).

Jokowi kemudian membeberkan pendapatan negara dari proses hilirisasi yang terus dilakukan Indonesia selama beberapa tahun belakangan. Misalnya, dari sektor mineral dan batubara, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) menurutnya telah melonjak menjadi Rp172 triliun pada 2023, dari sebelumnya hanya Rp29 triliun di 2015.

Ia menyebut meningkatnya penerimaan pajak dari minerba dipengaruhi oleh peningkatan nilai ekspor. Nilai ekspor nikel contohnya yang meningkat menjadi Rp520 triliun pada 2023 dari yang sebelumnya Rp45 triliun di 2015.

“Kita pungut pajak dari sana, pajak-pajak perusahaan, pajak karyawan, bea ekspor, pajak ekspor bea keluar, belum PNBP. Sangat besar sekali,” jelas Jokowi dalam pembukaan Kongres ISEI dan Seminar Nasional 2024 yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (19/9).

Jokowi) pun memastikan Prabowo bakal melanjutkan kebijakan hilirisasi yang dijalankan pemerintahannya. Ia mengaku telah berdiskusi dengan Prabowo soal kebijakan itu.

Hasil diskusi katanya Prabowo akan melanjutkan hilirisasi ke sektor nonminerba seperti pangan hingga kelautan.

“Saya sudah diskusi panjang dengan presiden terpilih Prabowo yang nanti beliau akan juga mulai hilirisasi di sektor pertanian, perkebunan dan kelautan,” kata Jokowi di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Selasa (24/9).

Related posts:

Dua Generasi Soal Transportasi Kereta Api : Antara Kenangan dan Efektivitas Yuexiu Transport Usulkan Akuisisi 55% Ekuitas Perusahaan Jalan Tol Henan Yuexiu Pinglin Meskipun Capres Lain Didukung Jokowi, Denny JA: Airlangga Tetap Unggul Jika Dipasangkan dengan Ganjar Menelisik 13 Karya Terbaik dan Terpenting dalam Karir Filsafat Friedrich Nietzsche