Pemerintah Perkuat Ekosistem Data Nasional Lewat Kolaborasi Strategis Lintas Lembaga

Jakarta, BULIR.ID — Dalam upaya memperkuat ekosistem data nasional yang kredibel dan terintegrasi, Pemerintah menegaskan komitmennya melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI). Kerja sama ini difokuskan pada penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data serta informasi statistik yang berkaitan dengan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri.

Penandatanganan MoU dilakukan oleh Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK Rizal Edwin Manansang, Plt. Sekretaris Utama BPS Moh. Edy Mahmud, serta Ketua Umum HKI Ahmad Ma’ruf Maulana. Prosesi ini turut disaksikan langsung oleh sejumlah menteri kabinet, termasuk Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, serta Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti.

“Kolaborasi antar lembaga dalam membangun sistem data yang modern dan kredibel adalah fondasi penting bagi kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran,” ujar Menko Airlangga dalam sambutannya pada acara yang digelar di Jakarta, Senin (21/07).

Kinerja Kawasan Ekonomi Khusus hingga akhir 2024 menunjukkan capaian positif. Total realisasi investasi kumulatif tercatat mencapai Rp263,4 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 160.874 orang, dan nilai ekspor senilai Rp61,71 triliun. Saat ini, sebanyak 403 perusahaan telah beroperasi dalam KEK di berbagai sektor strategis seperti manufaktur, pariwisata, kesehatan, dan digital.

Memasuki triwulan I tahun 2025, KEK telah membukukan investasi sebesar Rp17,5 triliun—angka yang melampaui capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya. Seluruh data investasi terintegrasi melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) di bawah koordinasi Kementerian Investasi/BKPM. Sementara data ekspor dicatat melalui sistem PPKEK yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan LNSW Kementerian Keuangan.

Kolaborasi antar lembaga ini diharapkan akan memperkuat basis data statistik nasional, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mendukung perumusan kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based policy), khususnya dalam pengembangan KEK dan kawasan industri di seluruh Indonesia.

Turut hadir dalam acara tersebut sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu dan Thomas Djiwandono, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, dan Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, serta perwakilan dari kementerian dan lembaga terkait lainnya.

Related posts:

Terpilih Kembali Jadi Menko Perekonomian, Ketua Dewan Pakar Bulir.id: Kepemimpinan dan Kinerja Airlangga Hartarto Tidak Diragukan Lagi Pemerintah Dorong Percepatan Pembangunan KEK Sanur dan KEK Kura-Kura Guna Transformasi Pariwisata Bali Kawasan Ekonomi Khusus Tingkatkan Peran Penting sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru di Daerah Catatkan Capaian Positif pada Triwulan I Tahun 2024, KEK Terus Tingkatkan Kinerja Melalui Kolaborasi Stakeholder Terkait