Kemenko Perekonomian Raih WTP ke-18 Berturut-turut atas Laporan Keuangan 2025

0

Jakarta, BULIR.ID – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025.

Opini tersebut menjadi capaian WTP ke-18 secara berturut-turut yang berhasil dipertahankan Kemenko Perekonomian sejak 2008.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, capaian tersebut merupakan bagian dari komitmen kementeriannya dalam menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), akuntabilitas, serta transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.

“Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK RI, Kemenko Perekonomian kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Tahun 2025. Capaian ini merupakan opini WTP yang ke-18 secara berturut-turut sejak tahun 2008,” ujar Airlangga dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemenko Perekonomian Tahun 2025 di Jakarta, Senin (24/8/2026).

Airlangga mengapresiasi BPK RI yang telah melakukan pemeriksaan secara profesional, independen, dan konstruktif. Dia juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh jajaran Kemenko Perekonomian yang dinilai konsisten menjaga kualitas pengelolaan anggaran dan Sistem Pengendalian Intern (SPI).

Menurut Airlangga, opini WTP bukan merupakan tujuan akhir. Capaian tersebut harus menjadi momentum untuk terus memperbaiki tata kelola sekaligus menindaklanjuti rekomendasi BPK.

“Kami terus berkomitmen untuk segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK sesuai rencana aksi yang telah disepakati,” ujarnya.

Sejalan dengan Kinerja Ekonomi

Airlangga mengatakan penguatan tata kelola internal tersebut berjalan seiring dengan kinerja perekonomian nasional yang menunjukkan fundamental positif.

Pertumbuhan ekonomi pada semester I 2026 tercatat sebesar 5,45 persen. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka turun menjadi 4,65 persen per Mei 2026, sedangkan angka kemiskinan berada di level 8,07 persen.

Pemerintah juga terus mendorong kemandirian energi melalui program B50 serta memperkuat diplomasi ekonomi.

Hingga Juli 2026, tercatat sebanyak 25 perjanjian dagang telah berlaku, sementara 13 kerja sama perdagangan lainnya masih dalam tahap perundingan.

Airlangga menegaskan, tata kelola keuangan yang semakin baik diperlukan untuk mendukung pelaksanaan berbagai kebijakan prioritas pemerintah.

Kebijakan tersebut antara lain akselerasi investasi, penguatan hilirisasi industri, serta perlindungan daya beli masyarakat.

Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan, raihan opini WTP selama 18 tahun berturut-turut menunjukkan konsistensi seluruh unit kerja dalam menjaga integritas dan kehati-hatian dalam mengelola anggaran negara.

“Capaian WTP secara beruntun selama 18 tahun ini mempertegas komitmen Kemenko Perekonomian bahwa pelaksanaan anggaran dan koordinasi kebijakan ekonomi selalu berjalan beriringan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas,” kata Haryo.

Dia memastikan seluruh rekomendasi perbaikan yang disampaikan BPK akan ditindaklanjuti secara cepat dan terukur.

“Kami memastikan setiap rekomendasi perbaikan dari BPK akan ditindaklanjuti secara cepat dan terukur demi mengoptimalkan kemanfaatan anggaran bagi masyarakat,” ujarnya.

Acara penyerahan LHP tersebut turut dihadiri Anggota II BPK RI Daniel Lumban Tobing, Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara II BPK RI Nelson Ambarita, Direktur PKN 2D BPK RI Harry Purwaka beserta Tim PKN II BPK RI.

Hadir pula Plt. Sekretaris Dewan Nasional KEK Rizal Edwin Manansang serta sejumlah pejabat eselon I dan II di lingkungan Kemenko Perekonomian.*