Dari Putusan MK ke Surat Mundur: Kronologi Gibran di Pusaran Polemik Ijazah, PTUN, dan Hak Menyatakan Pendapat DPR

JAKARTA, Bulir.id – Polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sampai pada titik paling menentukan. Dalam tiga hari terakhir, Gibran dikabarkan menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo Subianto dan menyerahkan surat pengunduran diri.

Di saat yang sama, ia juga menyatakan tetap akan menempuh jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sementara DPR menyiapkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Berikut rangkaian peristiwanya.

Berawal dari Surat Penyetaraan 2019

Pusat sengketa adalah Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019. Surat itu menyetarakan pendidikan luar negeri Gibran, yakni Orchid Park Secondary School di Singapura dan UTS Insearch di Australia, dengan pendidikan setingkat SMK di Indonesia. Dokumen inilah yang menjadi dasar syarat pendidikan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Surat itu digugat lewat dua jalur. Pengacara Subhan Palal menggugat ke PTUN Jakarta. Gugatan itu dinyatakan tidak dapat diterima pada 21 Mei 2026 dan dikuatkan di tingkat banding pada 12 Agustus 2026, sebelum penggugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Jalur kedua ditempuh Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon yang membawa persoalan syarat pendidikan itu ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada 10 September 2026.

6 Oktober: MK Tak Terima Permohonan, Tetapi Soroti Bukti

Dalam persidangan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menjelaskan bahwa penyetaraan dilakukan dengan menilai keseluruhan rekam pendidikan Gibran. Menurut kementerian, mata pelajaran yang ditempuh sesuai dengan program keahlian Akuntansi dan Keuangan di jenjang SMK.

Pada Selasa, 6 Oktober 2026, Ketua MK Suhartoyo membacakan Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima karena para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum. Namun dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang bisa dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan SMA. MK juga membedakan certificate of attendance dari bukti kelulusan.

Meski begitu, MK tidak membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran. Menurut Mahkamah, status Gibran sebagai calon telah berakhir sejak pelantikannya pada 20 Oktober 2024. Putusan dua sisi ini memicu beragam komentar di kalangan politisi dan pakar.

30 Oktober: MA Batalkan Surat Penyetaraan

Pada Jumat, 30 Oktober 2026, giliran MA bersuara. Lewat Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA mengabulkan kasasi, membatalkan putusan pengadilan sebelumnya, dan menyatakan surat penyetaraan 6 Agustus 2019 batal. Pejabat penerbitnya diwajibkan mencabut surat tersebut. Majelis menyoroti penerbitan penyetaraan tanpa dokumen yang membuktikan tamat belajar, serta pelanggaran asas kecermatan.

Kuasa hukum Gibran, Muhammad Rullyandi, berpendapat putusan itu tidak otomatis memengaruhi kedudukan kliennya. Sejumlah pakar sependapat bahwa pembatalan dokumen administrasi tidak serta-merta memberhentikan seorang wakil presiden. Namun tekanan politik terus membesar, dan Gibran belum mundur.

10 November: Niat Mundur, Janji “Fight” di PTUN

Gejolak tekanan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bergeser ke Senayan. Pada Selasa, 10 November, anggota DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera mengatakan sekitar 50 anggota telah menandatangani usulan HMP. Dasarnya adalah Pasal 79 ayat (4) huruf c UU MD3, yang mengatur HMP atas dugaan pelanggaran hukum oleh presiden atau wakil presiden, atau bila mereka tidak lagi memenuhi syarat.

Pada hari yang sama, Gibran bertemu presiden Prabowo di Istana Kepresidenan. Pertemuan tertutup tersebut berlangsung sekitar dua setengah jam. Siangnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran menyatakan niat mundur menyikapi dinamika putusan MK dan MA.

Prasetyo meluruskan kabar bahwa Presiden menolak niat Gibran untuk mundur sebagai Wakil Presiden. Menurutnya, Prabowo justru memberi sejumlah saran. Gibran juga disebut memohon kesempatan membuktikan keabsahan dokumennya lewat PTUN.

Sore hari ditanggal yang sama dari Istana Wakil Presiden, Gibran memberi keterangan kepada wartawan. Ia mengaku menghormati kritik dan aspirasi masyarakat serta tidak ingin dinamika ini berkembang menjadi polemik politik berkepanjangan.

Prabowo, yang ia sebut sudah seperti ayahnya sendiri, menurut Gibran menyarankan agar ia tetap “fight” di PTUN dengan menghadirkan dokumen pendidikan dari SD sampai S1. Gibran juga berencana berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke MA.

Pernyataan itu menimbulkan tanda tanya: mundur, atau bertahan sambil menguji dokumen di pengadilan? Namun, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Syahganda Nainggolan, menyampiakan bahwa ia meragukan adanya saran Presiden soal fight ke PTUN tersebut.

11 November: Surat di Halim, HMP Menguat di Senayan

Pada Rabu, 11 November, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan bahwa Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Prabowo. Menurut Budi, surat itu diserahkan di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, saat Presiden kembali dari kunjungan kerja di Aceh.

Ketua MPR Ahmad Muzani mengaku belum mengetahui kabar tersebut. “Denger aja belum apalagi lihat,” ujarnya. Hingga Rabu malam, belum ada pengumuman final dari Istana soal status jabatan wakil presiden.

Di DPR, dukungan terhadap HMP melonjak dari sekitar 50 menjadi 120 anggota dari delapan fraksi. Rinciannya PKS 28, NasDem 19, PKB 18, Demokrat 18, PDIP 14, Golkar 11, Gerindra 11, dan PAN satu anggota. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut syarat minimal 25 anggota lintas fraksi sudah terpenuhi.

Politikus PKB Muhammad Khozin menegaskan mekanisme politik di DPR tetap berjalan meski Gibran baru menyatakan niat. PKS menyatakan HMP jalan terus sampai pengunduran diri dinyatakan resmi oleh MPR.

Rencana ke PTUN pun menuai kritik dari berbagai kalangan. Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus menilai membuktikan keaslian surat di PTUN, setelah kasasi MA membatalkannya, tidak masuk akal dan terkesan mengulur waktu. Sekjen Partai Gema Bangsa Muhammad Sopiyan menilai langkah itu tak lagi relevan dan menyebut mundur sebagai pilihan yang lebih terhormat.

12 November: Menunggu MPR dan Paripurna DPR

Pada Kamis, 12 November, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyebut Gibran dijadwalkan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR sekitar pukul 11.00 WIB. Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto mengatakan pimpinan MPR siap menerima kedatangan Gibran. Hingga pagi hari, Muzani belum menerima surat itu secara resmi.

Rapat paripurna DPR dijadwalkan pukul 14.00 WIB dengan agenda pengumuman usul HMP. Pengumuman itu belum berarti DPR menyetujui. Rapat harus dihadiri minimal dua pertiga anggota, dan usul disetujui bila didukung lebih dari separuh yang hadir. Jika lolos, DPR dapat membentuk panitia khusus, sementara keputusan akhir pemberhentian wakil presiden berada di MPR.

Pada hari yang sama, PTUN Jakarta tetap menggelar sidang lanjutan gugatan PT Mercy Toga Kirana terhadap surat penyetaraan Gibran, perkara Nomor 255/G/2026/PTUN.JKT. Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengingatkan bahwa selama pengunduran diri atau pemberhentian belum ditindaklanjuti sesuai mekanisme konstitusi, Gibran masih berstatus wakil presiden.

Pertanyaan yang Belum Terjawab

Sejumlah pertanyaan masih terbuka. Apakah surat mundur akan menghentikan HMP di DPR? Bagaimana nasib rencana PTUN dan PK bila Gibran benar-benar melepas jabatan? Sebagian pengamat menilai langkah hukum itu kehilangan relevansi setelah pengunduran diri. Bagaimana pula MPR memproses pengunduran diri dan pengganti wakil presiden? Redaksi akan terus memperbarui perkembangan ini.(Redaksi)

Related posts:

Putusan MA soal Suket Gibran, Advokat Hendrikus Jelahu: Keabsahan Dokumen Bukan Dasar Pemberhentian Wapres Alasan Yuridis Mengapa Tanah Kerangan Sah Milik Pemkab Mabar Bantah Kecolongan! Bawaslu RI Bongkar Kronologi Penemuan Status WNA Bupati Terpilih Orient Riwu Terpilih Kembali Jadi Menko Perekonomian, Ketua Dewan Pakar Bulir.id: Kepemimpinan dan Kinerja Airlangga Hartarto Tidak Diragukan Lagi