Setelah Lembata, Antrean BBM Mengular di Sumba Barat Daya: Pertalite Dibatasi 5 Liter per Motor

Jakarta, BULIR.ID – Persoalan bahan bakar minyak (BBM) di Nusa Tenggara Timur (NTT) belum selesai. Setelah Kabupaten Lembata bergulat dengan kelangkaan BBM selama berpekan-pekan, antrean kendaraan kini terlihat di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kabupaten Sumba Barat Daya.

Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya pun memberlakukan pembatasan pembelian. Pertalite dan Pertamax dibatasi maksimal 5 liter untuk kendaraan roda dua dan 15 liter untuk kendaraan roda empat.

Tiga Pemicu

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menyebut stok BBM di beberapa SPBU tersedia dan layanan berjalan berdasarkan pemantauan pada Senin (9/11/2026), seperti dilaporkan Antara.

Menurut Pertamina, antrean dipicu sejumlah faktor. Pertama, konsumsi Pertalite meningkat karena sebagian konsumen beralih dari Pertamax. Kedua, penyaluran harian disesuaikan sambil menunggu kedatangan kapal pemasok. Ketiga, ada dugaan pembelian berulang oleh pelangsir.

Pertamina menyatakan terus berkoordinasi dengan Fuel Terminal (FT) Waingapu agar pengiriman sesuai kebutuhan setiap SPBU, terutama SPBU yang perlu penguatan stok.

Pasokan Tambahan

Pada Selasa (10/11/2026), Pertamina menjadwalkan pengiriman lanjutan ke Sumba Barat Daya, terdiri atas 24.000 liter Pertalite, 32.000 liter Pertamax, dan 16.000 liter Biosolar. Pertamina bersama pemerintah daerah dan aparat penegak hukum juga memperketat pengawasan di SPBU.

Pola yang Berulang

Situasi di Sumba Barat Daya mengingatkan pada krisis serupa di Lembata. Di sana, harga Pertalite eceran sempat melonjak hingga Rp25.000 per seperempat botol, dan pemerintah daerah menyiapkan pembatasan pembelian hingga skema ganjil-genap sementara.

Polanya mirip: pasokan bergantung pada kapal, permintaan melonjak, dan pelangsir memanfaatkan celah. Di daerah kepulauan, gangguan kecil dalam rantai distribusi laut cepat berubah menjadi antrean panjang di darat.

Bagi warga, BBM menggerakkan ojek, angkutan barang, hingga aktivitas pertanian. Karena itu, pembatasan pembelian hanya solusi jangka pendek. Yang dinanti warga adalah kepastian jadwal pasokan dan penindakan tegas terhadap pelangsir.

Related posts:

Dipenghujung Masa Jabatan, Harvey Malaihollo Masih Mesosialisasikan Empat Pilar MPR Kepada Masyarakat Papua Miris! Jubir BIN Ungkap Alasan Pemerintah Naikan Harga BBM Food Estate Sumba Tengah Dinilai Benteng Pertahanan Pangan Indonesia Timur Petugas SPBU Maumere Dihajar Oknum TNI Viral Di Media Sosial