Kant, Beauvoir, dan Kasus Bupati Kupang: Tubuh Perempuan di Hadapan Kekuasaan

0
Bupati Kupang Yosef Lede
Bupati Kupang Yosef Lede.

Tabur, BULIR.ID – Laporan dugaan kekerasan seksual yang menyeret Bupati Kupang Yosef Lede tidak cukup dibaca sebagai perkara pidana biasa. Kasus ini mempertemukan tiga hal yang sejak lama menjadi pokok perdebatan filsafat moral dan politik: kuasa, gender, dan persetujuan.

Faktanya sejauh ini sebagai berikut. Polda NTT menerima laporan pada Kamis (12/11/2026) dengan nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT. Pelapornya seorang mahasiswi berusia 21 tahun. Menurut keterangan awal kepada polisi, ia diajak dua perempuan berinisial EK dan LS dengan alasan akan diberi pekerjaan di salah satu perusahaan daerah Kabupaten Kupang. Mereka lalu menuju rumah jabatan bupati di Jalan RA Kartini, Kelapa Lima, Kota Kupang, pada Rabu malam, 11 November 2026.

Status hukum Yosef Lede masih terlapor. Hingga perkembangan yang disampaikan kepolisian pada 16 November 2026, ia belum ditetapkan sebagai tersangka. Pemeriksaannya, yang semula dijadwalkan Rabu, 18 November 2026, digeser ke Sabtu, 21 November 2026 setelah tim kuasa hukum mengajukan penjadwalan ulang.

Yosef sendiri menyatakan menghormati proses hukum. Kepada wartawan di Rumah Jabatan Bupati Kupang pada Sabtu (14/11/2026), ia mengatakan, “Saya juga sebagai bupati, saya terus bekerja, ya, dengan masyarakat.” Ia juga meminta polisi bekerja secara independen dan profesional.

Penyidik sudah melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah jabatan dan menemukan barang bukti yang diduga milik korban. Pelapor saat ini telah mendapat pendampingan dan berada di rumah aman.

“Ya” yang Tidak Pernah Bebas

Unsur kasus ini yang paling tajam secara filosofis bukan lokasinya, melainkan pintu masuknya: tawaran pekerjaan.

Dalam etika, persetujuan (consent) hanya bermakna bila diberikan oleh orang yang bebas. Bebas berarti bisa berkata “tidak” tanpa kehilangan sesuatu yang ia butuhkan untuk hidup. Ketika seorang perempuan muda datang karena dijanjikan pekerjaan, lalu berhadapan dengan orang nomor satu di daerah yang menguasai akses ke pekerjaan itu, kebebasan tersebut patut dipertanyakan.

Pemikir feminis seperti Catharine MacKinnon sudah lama menunjukkan bahwa kekerasan seksual jarang berdiri terpisah dari ketimpangan kuasa. Dalam relasi yang timpang, garis antara “membujuk” dan “memaksa” menjadi kabur bagi pelaku, tetapi sangat jelas bagi yang mengalaminya. Karena itu, sebuah pengakuan bahwa korban “datang sendiri” tidak pernah otomatis berarti ia setuju.

Hukum Indonesia sesungguhnya sudah bergerak ke arah yang sama. Polda NTT mengusut laporan ini dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-undang ini memasukkan penyalahgunaan kedudukan, wewenang, dan pemanfaatan ketergantungan seseorang ke dalam rumusan kekerasan seksual. Kerangka seperti ini membaca peristiwa bukan semata dari ada atau tidaknya kekerasan fisik, melainkan dari relasi kuasa yang melingkupinya.

Manusia Sebagai Tujuan, Bukan Alat

Immanuel Kant merumuskan prinsip yang menjadi dasar etika modern: perlakukan manusia selalu sebagai tujuan, tidak pernah semata-mata sebagai alat. Kekerasan seksual adalah pelanggaran paling telanjang atas prinsip ini. Tubuh seseorang direduksi menjadi sarana pemuasan pihak lain, sementara kehendaknya diabaikan.

Bila dugaan dalam laporan ini terbukti, pelanggarannya berlapis. Seorang warga datang kepada pemimpinnya karena membutuhkan pekerjaan, artinya karena ingin hidup layak. Kebutuhan itu justru dijadikan jalan masuk untuk memperlakukannya sebagai alat. Itulah sebabnya kasus semacam ini mengguncang rasa keadilan publik jauh melebihi kejahatan biasa.

Rumah Jabatan dan Wajah Kuasa

Michel Foucault mengingatkan bahwa kuasa tidak hanya bekerja lewat aturan tertulis. Ia juga hadir lewat ruang, simbol, dan institusi. Rumah jabatan bupati bukan rumah pribadi. Ia dibangun dan dirawat dengan uang rakyat, dan menjadi simbol kehadiran negara di daerah.

Ketika ruang yang semestinya melambangkan pelayanan publik diduga menjadi tempat kekerasan, yang tercoreng bukan hanya nama seorang pejabat, tetapi juga kepercayaan warga terhadap negara. Bagi seorang perempuan muda, memasuki rumah jabatan berarti memasuki wilayah yang sepenuhnya dikuasai pihak lain: penjaga, staf, dan aturan tak tertulis yang tidak ia kenal.

Perempuan Sebagai “Yang Lain”

Simone de Beauvoir dalam Le Deuxième Sexe menggambarkan bagaimana perempuan dalam budaya patriarkal ditempatkan sebagai “yang lain”: didefinisikan bukan dari dirinya sendiri, melainkan dari kebutuhan dan cara pandang laki-laki. Dalam kerangka ini, tubuh perempuan mudah diperlakukan sebagai sesuatu yang bisa ditawar, termasuk lewat iming-iming pekerjaan.

Kasus ini juga menyimpan ironi gender yang perlu dicermati. Menurut keterangan awal korban, yang mengajaknya ke rumah jabatan adalah dua perempuan. Hal ini mengingatkan bahwa patriarki tidak selalu dijalankan langsung oleh laki-laki. Ia bisa bekerja melalui jaringan perantara yang memperlancar akses kekuasaan ke tubuh perempuan lain. Peran EK dan LS tentu harus dibuktikan lewat penyidikan. Keduanya sebelumnya dijadwalkan memberikan keterangan pada Senin 16 November 2026, tetapi belum memenuhi panggilan hingga keesokan harinya.

Ketika Suara Korban Diragukan

Filsuf Miranda Fricker memperkenalkan istilah ketidakadilan epistemik, khususnya testimonial injustice. Istilah ini menggambarkan keadaan ketika kesaksian seseorang dianggap kurang kredibel hanya karena identitasnya, misalnya karena ia perempuan, muda, atau miskin, berhadapan dengan laki-laki berkuasa. Dalam banyak kasus kekerasan seksual, korban lebih dulu diadili oleh keraguan publik sebelum pelaku diperiksa.

UU TPKS berusaha mengoreksi ketimpangan itu. UU TPKS mengatur bahwa keterangan korban sudah cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa jika disertai satu alat bukti sah lainnya. Dengan kata lain, hukum kini mengakui bahwa kekerasan seksual hampir selalu terjadi tanpa saksi. Menuntut korban menghadirkan saksi mata sama saja dengan menutup pintu keadilan.

Praduga Tak Bersalah dan Kesetaraan di Depan Hukum

Analisis filsafat tidak boleh berubah menjadi vonis. Asas praduga tak bersalah adalah salah satu capaian terpenting peradaban hukum. Ia melindungi siapa pun, termasuk pejabat, dari penghukuman sebelum kesalahannya dibuktikan di pengadilan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pun menekankan asas ini: “bisa saja itu terjadi, namanya laporan, bisa juga tidak.”

Namun praduga tak bersalah tidak boleh berubah menjadi praduga kebal hukum. Di titik inilah prinsip kesetaraan di depan hukum diuji. Kapolda NTT Irjen Pol Reza Arief Dewanto menegaskan bahwa jabatan maupun status seseorang tidak akan menjadi penghalang dalam proses penegakan hukum. Desakan serupa datang dari Senayan. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman meminta agar tidak ada pengistimewaan terhadap siapa pun.

Penundaan pemeriksaan memancing reaksi publik. Aliansi Rakyat Anti Pejabat Binal Nusa Tenggara Timur menggeruduk Kantor Direktorat Reskrim PPA Polda NTT karena kecewa dengan penundaan itu. Komnas Perempuan juga mendesak kepolisian segera melakukan proses penegakan hukum secara transparan dan akuntabel.

Ujian Bagi Negara Hukum

John Rawls menyebut keadilan sebagai kebajikan utama institusi sosial. Suatu institusi, seefisien apa pun, harus dirombak bila tidak adil. Kasus ini akan menjadi ujian nyata bagi institusi penegak hukum di NTT: apakah hukum bekerja sama tegasnya ketika yang dilaporkan seorang kepala daerah, dan apakah suara seorang mahasiswi didengar dengan bobot yang sama.

Pemeriksaan pada Sabtu, 21 November 2026, akan menjadi babak penting. Apa pun hasilnya, publik berhak atas proses yang terbuka, cepat, dan tidak tunduk pada jabatan. Korban pun berhak atas perlindungan, pemulihan, dan kepastian bahwa keberaniannya melapor tidak berbalik menjadi beban.

Dari sudut pandang filsafat, kasus ini mengajarkan satu hal mendasar. Kekuasaan publik adalah titipan untuk melayani martabat manusia, bukan izin untuk menguasainya.