Pemerintah Percepat Integrasi Perdagangan, INSW Kini Terhubung di Puluhan Pelabuhan dan Bandara

Jakarta, BULIR.ID – Pemerintah terus mengintegrasikan layanan perdagangan dan logistik nasional untuk memangkas proses bisnis yang selama ini berjalan terpisah dan berulang. Penguatan tersebut dilakukan melalui optimalisasi Indonesia National Single Window (INSW) sebagai platform digital yang mengintegrasikan layanan ekspor, impor, dan logistik antarkementerian dan lembaga.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan penguatan INSW menjadi bagian dari upaya pemerintah menciptakan proses perdagangan yang lebih sederhana, efisien, sekaligus memberikan kepastian bagi pelaku usaha.

Hal tersebut disampaikan Susiwijono dalam Rapat Koordinasi Dewan Pengarah INSW Tahun 2026 yang digelar secara hybrid di Jakarta, Selasa (8/9/2026).

“Hari ini kita rapat koordinasi Dewan Pengarah sebagaimana dimandatkan dalam Perpres 44 Tahun 2018 mengenai INSW. Dalam Perpres tersebut diamanatkan kepada kita untuk melaksanakan rapat koordinasi Dewan Pengarah paling sedikit dua kali dalam satu tahun bersama seluruh pimpinan kementerian dan lembaga,” ujar Susiwijono.

Menurut dia, rapat tersebut menjadi bagian dari koordinasi pelaksanaan dan implementasi berbagai sistem pemerintah yang diintegrasikan ke dalam INSW.

Penguatan INSW diarahkan pada penerapan tiga prinsip utama, yakni single submission, single and synchronous processing, serta single decision making.

Melalui konsep tersebut, pelaku usaha diharapkan tidak lagi harus menyampaikan data atau dokumen yang sama secara berulang kepada sejumlah instansi yang berbeda.

SSm Ekspor Sudah di 41 Pelabuhan

Implementasi integrasi layanan perdagangan terus diperluas pemerintah.

Layanan SSm Ekspor saat ini telah diterapkan di 41 pelabuhan dan 21 bandara. Sistem tersebut juga telah terintegrasi dengan Health Certificate dan Devisa Hasil Ekspor (DHE).

Sementara itu, layanan SSm Pabean Karantina telah diterapkan di 23 pelabuhan.

Untuk komoditas yang membutuhkan perizinan karantina, tingkat utilisasi layanan tersebut telah mencapai 100 persen.

Integrasi tersebut diharapkan dapat mempercepat proses administrasi sekaligus mengurangi duplikasi penyampaian data dalam aktivitas ekspor dan impor.

Selain layanan ekspor dan impor, INSW juga terus dikembangkan untuk mengintegrasikan layanan fasilitas fiskal dan pengangkutan barang.

Pemerintah menilai integrasi tersebut dapat membantu memperkuat kepatuhan pelaku usaha sekaligus meningkatkan efisiensi rantai logistik nasional.

Digitalisasi Komoditas Strategis

Digitalisasi juga diperluas ke sektor komoditas strategis melalui Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA).

Sistem tersebut mengintegrasikan alur produksi hingga penjualan komoditas mineral dan batu bara melalui Sistem Indonesia National Single Window (SINSW).

SIMBARA sekaligus digunakan untuk mendukung pengawasan penerimaan negara dan tata niaga komoditas melalui mekanisme auto-blocking.

Dengan integrasi tersebut, pemerintah dapat melakukan pengawasan secara lebih terstruktur terhadap rantai produksi dan perdagangan komoditas mineral dan batu bara.

Pengembangan INSW juga mencakup sejumlah agenda yang telah menjadi arahan Dewan Pengarah.

Beberapa di antaranya adalah perluasan implementasi SIMBARA, integrasi layanan perizinan dengan SINSW, integrasi SSm Ekspor dengan e-SKA, serta pengembangan Strategic Trade Management dan Indonesia Single Risk Management (ISRM).

INSW Didorong Dukung Kebijakan Strategis

Ke depan, penguatan INSW tidak hanya diarahkan pada penyederhanaan layanan administratif. Pemerintah juga menempatkan sistem tersebut sebagai bagian dari infrastruktur digital untuk mendukung kebijakan strategis nasional.

Salah satu fokusnya adalah penguatan Indonesia Single Risk Management (ISRM) untuk membangun pengelolaan risiko yang lebih terintegrasi dalam layanan perdagangan.

Pemerintah juga akan memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam strategis sesuai PP Nomor 24 Tahun 2026.

Di sisi lain, integrasi dan digitalisasi layanan logistik akan terus dikembangkan sejalan dengan amanat Perpres Nomor 41 Tahun 2026 tentang Penguatan Logistik Nasional.

Susiwijono menegaskan koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi faktor penting dalam memastikan seluruh sistem yang masuk dalam ekosistem INSW dapat berjalan secara terpadu.

Dengan semakin banyaknya layanan yang terintegrasi, pemerintah menargetkan pelaku usaha memperoleh proses perdagangan yang lebih sederhana, sementara pemerintah mendapatkan dukungan sistem digital untuk meningkatkan pengawasan dan kepatuhan.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala Lembaga National Single Window Oza Olavia serta perwakilan eselon I dan eselon II kementerian/lembaga yang terkait dengan pelaksanaan INSW.

Related posts:

Kemenko Perekonomian Gelar Rapat Koordinasi Dewan Pengarah INSW, Bahas Evaluasi dan Strategi Layanan Ekspor-Impor Terintegrasi Digitalisasi di Bidang Ekspor-Impor, Sesmenko Susiwijono: INSW Jadi Platfom Penting Integrasikan Layanan Kementerian dan Lembaga Terus Dikembangkan, Sesmenko Susiwjiono: Indonesia Negara Pertama Terapkan Sistem National Single Window (NSW) Akal-Akalan Mematuhi Kebijakan Anti-Deforestasi Uni-Eropa: Jurus Baru Bernama National Dashboard