Forum Mahasiswa Peduli Petani Sawit Tradisional Melakukan Aksi Depan BPD PKS

Jakarta, Bulir.id- Forum Mahasiswa Peduli Petani Sawit Tradisional (FMPPST) melakukan aksi di kantor Badan Pengelola Dana Petani Kelapa Sawit pada Senin (29/8/22). Beberapa tuntutan masa aksi berkaitan dengan persoalan yg terjadi terhadap petani kelapa sawit yang dilakukan oleh BPD PKS .

Ketua FMPPST, Manuarius Ndambo menjelaskan, persoalan yang dialami oleh petani kelapa sawit saat ini merupakan bagian dari ketidakbecusan dan lemahnya fungsi BPD PKS. Akibatnya adalah muncul ketidakadilan bagi petani sawit di satu sisi dan kelangkaan minyak goreng di sisi lain.

“BPDPKS yang dibentuk dgn tujuan mensejahterakan petani sawit melalui program Peremajaan sawit, program pemberdayaan petani sawit, serta pengelolaan dana bagi petani sawit belum dirasakan adil bagi petani sawit. Dan, kelangkaan minyak goreng yang kita alami merupakan bagian dari ketidakbecusan ini” kata Manuarius.

Manuarius menambahkan, dana dari BPD PKS kepada petani sawit dinilai sangat diskriminatif, dimana dana bagi petani sawit sangat kecil hanya sekitaran 4,6%, sedangkan bagi pengusaha sawit yang tergolong konglomerat bisa mencapai 80an% dari dana BPDPKS 137,283 Triliun yang di pungut sejak tahun 2015 sampai 2021.

Menurut FMPPTS, alokasi anggaran kecil bagi petani sawit ini merupakan bentuk ketidakberpihakan pemerintah terhadap pemberdayaan dan kelangsungan hidup petani sawit. Kondisi inilah yang mendorong FMPPS melakukan aksi namun tak digubris oleh BPD PKS.

“Kami menyayangkan sikap BPD PKS yang mengabaikan masa aksi dgn dalil tidak ada satupun orang dalam kantor. Ini hari produktif, hari senin, dimana hari pertama setiap orang memulai pekerjaan. Kok lembaga Negara malah membiarkan Kantor kosong? Lelucon apa lagi yang sengaja dimainkan BPD PKS?” tanya Manuarius

“Apakah takut beraudiensi dgn kami? Apakah takut karena sangat banyak persoalan dalam tubuh BPD PKS? Jika lembaga negara dibiarkan kosong maka saran kami bubarkan saja BPD PKS ini”, sambungnya.

Adapun beberapa poin tuntutan FMPPTS yakni: Pertama, BPD PKS segera melakukan evaluasi besaran anggaran untuk program peremajaan sawit rakyat agar dapat terpenuhinya kebutuhan petani.

“BPDPKS segera evaluasi prosedur pelembagaan sawit agar lebih berpihak dan sederhana. Mendesak BPD PKS untuk mengevaluasi SOP pembayaran dana PSR agar tidak membingungkan”.

Kedua, mendesak agar BPK dan otoritas terkait lainnya segera melakukan audit realisasi pengelolaan anggaran BPD PKS.

“Kami mendorong DPR RI, KPK, OMBUDSMAN, dan otoritas terkait lainnya agar segera melakukan audit struktur kelembagaan BPD PKS yang menurut kami sangat rentan terhadap konflik kepentingan antara pengawas, pengarah dan struktur operasional”.

” Terakhir, kami minta bapak presiden untuk segera melakukan evaluasi terhadap lembaga BPD PKS terkait program pemberdayaan dan pengembangan petani sawit rakyat”.

Berdasarkan kondisi di atas, FMPPS menilai BPDPKS merupakan lembaga negara yang sengaja dibentuk untuk merampok hak-hak rakyat. Lantas, mereka berjanji untuk terus mengawal kinerja lembaga itu sehingga keadilan bagi petani sawit terwujud.

“Kami tidak berhenti disini, kami pastikan akan melakukan aksi lanjutan dengan gelombang masa yang lebih banyak. Pastinya kami jga akan melakukan aksi ke beberapa pihak terkait setelah ini”, tutup Manuarius.

Related posts:

SPKS dan Nissin Foods Holdings-Japan Luncurkan Program Kerjasama Sawit Rakyat Berkelanjutan Dipenghujung Masa Jabatan, Harvey Malaihollo Masih Mesosialisasikan Empat Pilar MPR Kepada Masyarakat Papua Peringati Hari Sawit Nasional 2021, RSPO Gelar Tour Virtual Dorong Penambahan Penyerapan Kelapa Sawit Berkelanjutan Bersertifikat KemenKopUKM Dorong Petani Sawit Masuk Koperasi Untuk Optimalkan Keuntungan