Prabowo di KTT BRICS: Pembangunan Harus Tangguh Hadapi Bencana dan Perubahan Iklim

Jakarta, BULR.ID – Presiden RI Prabowo Subianto menekankan pentingnya pembangunan global yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mampu menghadapi bencana dan dampak perubahan iklim.

Hal itu disampaikan Prabowo saat mengikuti hari kedua Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 di New Delhi, India, Minggu (13/9/2026). Presiden berpartisipasi dalam sesi bertema “Resilience, Innovation, Cooperation, and Sustainability: Shaping the Future for Inclusive Global Growth.”

Sesi tersebut diikuti tidak hanya negara anggota penuh BRICS, tetapi juga Partner Countries, negara-negara Outreach, serta sejumlah organisasi internasional. Forum membahas upaya membangun pertumbuhan global yang tangguh, inovatif, inklusif, dan berkelanjutan.

Dalam forum itu, Prabowo menyoroti pentingnya menyelaraskan kebijakan pembangunan berkelanjutan, penanganan perubahan iklim, dan pengurangan risiko bencana. Menurutnya, ketiga agenda tersebut harus ditempatkan dalam satu kerangka kebijakan yang saling memperkuat.

Indonesia, kata Prabowo, memiliki pengalaman bahwa bencana dapat menghambat bahkan memundurkan capaian pembangunan yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Bencana di Aceh menjadi salah satu contoh dampak besar bencana terhadap masyarakat, infrastruktur, dan hasil pembangunan.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia juga menghadapi risiko jangka panjang akibat perubahan iklim, termasuk kenaikan permukaan laut yang dapat mengancam masyarakat serta aktivitas ekonomi di wilayah pesisir.

Karena itu, pembangunan berkelanjutan dinilai tidak cukup hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan juga harus meningkatkan ketahanan masyarakat sekaligus melindungi hasil pembangunan dari berbagai risiko.

Selain ketahanan, Prabowo menekankan pentingnya memastikan pembangunan global berlangsung secara inklusif. Berbagai program dan inisiatif BRICS harus memberikan manfaat nyata, terutama bagi kelompok rentan dan masyarakat yang masih memiliki keterbatasan akses terhadap peluang ekonomi dan pembangunan.

Dalam konteks tersebut, teknologi dan transformasi digital dinilai dapat menjadi instrumen untuk memperluas akses layanan, meningkatkan produktivitas, memperkuat konektivitas, serta menjangkau kelompok masyarakat yang belum menikmati manfaat pembangunan secara optimal.

“Pembangunan yang tangguh harus inklusif. Kemajuan yang kita capai harus dapat dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Teknologi dan inovasi perlu kita manfaatkan untuk memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto.

Namun, Airlangga mengingatkan transformasi digital harus diarahkan secara inklusif agar perkembangan teknologi tidak justru memperlebar kesenjangan. Kerja sama BRICS dinilai dapat memperkuat kapasitas, pertukaran pengetahuan, dan akses teknologi bagi negara-negara berkembang.

Indonesia juga mendorong BRICS mulai berperan dalam pembahasan agenda pembangunan global pasca-2030. Hal ini dinilai penting karena negara-negara berkembang perlu memiliki ruang yang lebih besar dalam menentukan arah pembangunan global setelah berakhirnya target Sustainable Development Goals (SDGs) 2030.

Dengan jumlah penduduk dan kekuatan ekonomi yang besar, BRICS dinilai memiliki posisi strategis untuk menyuarakan kepentingan negara berkembang sekaligus memberikan kontribusi terhadap pembentukan agenda pembangunan global yang lebih inklusif.

Indonesia berharap BRICS tidak berhenti sebagai forum pertukaran pandangan, tetapi mampu menghasilkan kerja sama konkret yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Keikutsertaan Indonesia dalam KTT BRICS 2026 sekaligus menegaskan komitmen pemerintah untuk menjadi mitra aktif dalam mendorong kerja sama internasional yang berorientasi pada pembangunan tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

Dalam KTT BRICS 2026, Presiden Prabowo didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Sementara Airlangga Hartarto didampingi Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso.

Related posts:

Seminar Administrasi Publik Bahas Peran Pemerintah dalam Mengurangi Risiko Bencana Rakornas Penanggulangan Bencana 2021,Jokowi: Momentum Ketangguhan Hadapi Bencana Prof Dr H Yulius SH MH Ketua Kamar TUN Mahkamah Agung Diwawancara Ekslusif Majalah MATRA GreenPulse Station: Inovasi Vending Machine IoT Daur Ulang Puntung Rokok dan Limbah Vape Berbasis Ekonomi Sirkular untuk Mewujudkan Ekosistem Perkotaan Berkelanjutan