GIBRAN MUNDUR, KONSTITUSI JANGAN IKUT MUNDUR

0
Gibran boleh meninggalkan jabatan. Pemerintahan boleh melanjutkan agenda kenegaraan. MPR boleh menjalankan mekanisme pengisian kekosongan sesuai konstitusi. Namun, konstitusi tidak boleh ikut mundur.
Gibran boleh meninggalkan jabatan. Pemerintahan boleh melanjutkan agenda kenegaraan. MPR boleh menjalankan mekanisme pengisian kekosongan sesuai konstitusi. Namun, konstitusi tidak boleh ikut mundur.

Krisis Legitimasi, Imparsialitas Peradilan, dan Ujian Akuntabilitas Demokrasi Indonesia

Oleh: Moses Ria Turus, S.Fil.

Alumni Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero

 

Tilik. Bulir.id – Ada peristiwa politik yang berakhir ketika seorang pejabat meninggalkan jabatannya. Namun, ada pula peristiwa yang justru memperlihatkan bahwa persoalan sesungguhnya bukan terletak pada siapa yang berkuasa, melainkan bagaimana kekuasaan diperoleh, dijalankan, dan dipertanggungjawabkan. Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia merupakan peristiwa dalam kategori kedua.

Pada 12 November 2026, Gibran menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dalam surat tersebut, ia menyatakan berhenti atas permintaan sendiri demi kepentingan bangsa dan kelancaran pemerintahan. Meskipun surat itu tidak menguraikan alasan secara terperinci, Presiden Prabowo dalam keterangan persnya menghubungkan keputusan tersebut dengan persoalan pemenuhan persyaratan konstitusional berdasarkan putusan hukum yang ada (Sekretariat Negara, 2026).

Pengunduran diri itu tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran hukum. Namun, ia juga tidak serta-merta mengakhiri pertanyaan publik mengenai proses pencalonan, integritas lembaga peradilan, dan tanggung jawab konstitusional. Di sinilah persoalan mendasarnya: jabatan dapat ditinggalkan, tetapi tanggung jawab tidak boleh ikut ditinggalkan. Dalam negara hukum, pengunduran diri bukan pengganti pertanggungjawaban. Resignation is not absolution.

 

Legalitas Bukan Satu-Satunya Ukuran Legitimasi

Salah satu persoalan dalam demokrasi adalah kecenderungan menyamakan sesuatu yang sah secara hukum dengan sesuatu yang patut secara politik dan moral. Padahal, legalitas dan legitimasi memiliki makna berbeda. Legalitas berbicara tentang kesesuaian tindakan dengan hukum. Legitimasi berbicara tentang alasan mengapa kekuasaan layak dipercaya dan diterima masyarakat.

Max Weber menjelaskan bahwa otoritas dalam negara modern memperoleh pembenarannya melalui aturan yang rasional dan berlaku umum, bukan melalui hubungan pribadi atau kedekatan keluarga. Inilah yang disebut legal-rational authority (Weber, 1978). Artinya, jabatan publik bukan milik pribadi, melainkan mandat yang dibatasi oleh hukum dan kepentingan umum.

Lon L. Fuller juga mengingatkan bahwa hukum tidak cukup hanya tertulis dan berlaku. Hukum harus dijalankan secara konsisten, jelas, dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Dalam The Morality of Law, Fuller menguraikan delapan prinsip legalitas yang menjadi dasar agar hukum dapat berfungsi sebagai pedoman kehidupan bersama (Fuller, 1969).

Dalam konteks pencalonan Gibran, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi penting. Putusan tersebut mengubah pemaknaan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sehingga persyaratan usia paling rendah 40 tahun memiliki pengecualian bagi seseorang yang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah (Mahkamah Konstitusi, 2023).

Persoalannya bukan sekadar apakah Mahkamah Konstitusi berwenang menafsirkan undang-undang. Pertanyaan yang lebih mendasar ialah apakah kewenangan tersebut dijalankan secara independen, imparsial, dan bebas dari benturan kepentingan. Sebab, hukum tidak hanya membutuhkan keabsahan prosedur, tetapi juga kepercayaan terhadap keadilan prosesnya.

 

Mahkamah Konstitusi dan Krisis Kepercayaan

Mahkamah Konstitusi bukan sekadar lembaga penyelesaian perkara. Ia merupakan penjaga konstitusi dan salah satu fondasi utama demokrasi Indonesia. Karena itu, integritasnya tidak boleh ditawar.

Kontroversi Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 semakin serius karena Ketua Mahkamah Konstitusi ketika itu, Anwar Usman, memiliki hubungan keluarga dengan Gibran. Melalui Putusan Nomor 02/MKMK/L/11/2023, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan Anwar Usman melakukan pelanggaran etik terkait prinsip ketakberpihakan, integritas, kecakapan dan kesetaraan, independensi, serta kepantasan dan kesopanan. Sanksinya adalah pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi, bukan pemberhentian dari jabatan hakim konstitusi (MKMK, 2023).

Namun, perlu ditegaskan bahwa putusan etik tersebut tidak otomatis membatalkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Keduanya merupakan persoalan hukum yang berbeda. Meski demikian, pelanggaran etik tersebut menyisakan pertanyaan serius mengenai independensi peradilan. Dalam filsafat hukum dikenal asas nemo judex in causa sua: seseorang tidak patut menjadi hakim dalam perkara yang berkaitan dengan kepentingannya sendiri.

Ada pula prinsip klasik dalam hukum peradilan Inggris: justice must not only be done, but must also be seen to be done. Keadilan bukan hanya harus dilaksanakan, tetapi juga harus tampak dilaksanakan secara adil (R v Sussex Justices, ex parte McCarthy, 1924). Maknanya sederhana: lembaga peradilan tidak cukup hanya menyatakan dirinya independen. Ia harus mampu membuktikan independensi itu melalui tindakan dan proses yang dapat dipercaya. Ketika kepercayaan terhadap lembaga penjaga konstitusi terganggu, yang dipertaruhkan bukan sekadar reputasi seorang hakim, melainkan martabat hukum itu sendiri.

 

Persyaratan Pendidikan dan Kepastian Hukum

Persoalan lain menyangkut persyaratan pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden. Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden paling rendah berpendidikan tamat sekolah menengah atas atau sederajat. Persoalan tersebut kemudian diperiksa melalui Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Dalam putusan yang diucapkan pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena mereka tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara tersebut.

Namun, ada bagian penting dari pertimbangan hukum Mahkamah yang tidak boleh diabaikan. Pada halaman 372–375, Mahkamah menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang menunjukkan Gibran telah menamatkan pendidikan setara sekolah menengah atas. Mahkamah juga membedakan dokumen certificate of attendance sebagai bukti kehadiran dalam proses pembelajaran, bukan bukti kelulusan (Mahkamah Konstitusi, 2026, hlm. 372–375).

Di sini diperlukan ketelitian. Amar tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum bukanlah putusan yang membatalkan pencalonan Gibran. Mahkamah juga menyatakan tidak dapat mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden melalui perkara tersebut. Dengan demikian, pertimbangan mengenai bukti pendidikan harus dibaca secara utuh, tanpa mengubahnya menjadi kesimpulan hukum yang tidak terdapat dalam amar putusan.

Persoalan ini kemudian berkembang melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi, menyatakan batal Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019, serta mewajibkan pencabutannya. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menilai bahwa dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat tersebut tidak membuktikan keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu. Penerbitannya dinilai tidak memenuhi asas kecermatan formal (Mahkamah Agung, 2026, Putusan Nomor 742 K/TUN/2026).

Pembedaan hukum harus tetap dijaga. Pembatalan surat keterangan penyetaraan tidak identik dengan pembatalan otomatis pencalonan, hasil pemilihan, atau jabatan wakil presiden. Setidaknya terdapat tiga persoalan yang harus dibedakan: keabsahan dokumen administrasi, pemenuhan persyaratan pencalonan, dan akibat hukum terhadap jabatan konstitusional. Ketiganya saling berkaitan, tetapi tidak dapat diselesaikan dengan mencampuradukkan kewenangan dan prosedur hukum. Negara hukum harus mampu menjawab persoalan substansial tanpa mengabaikan prosedur. Sebaliknya, prosedur tidak boleh dijadikan tempat bersembunyi untuk menghindari persoalan substansial.

 

Ketika Konstitusi Berhadapan dengan Kepentingan Kekuasaan

Mark Tushnet memperkenalkan konsep constitutional hardball, yakni penggunaan kewenangan konstitusional secara maksimal dan agresif, meskipun tindakan tersebut belum tentu melanggar hukum secara formal. Praktik demikian dapat menimbulkan ketegangan dengan kebiasaan dan pemahaman konstitusional yang selama ini menopang demokrasi (Tushnet, 2004).

David Landau melalui konsep abusive constitutionalism menjelaskan bahwa demokrasi dapat melemah bukan hanya melalui kudeta, tetapi juga melalui penggunaan instrumen hukum dan konstitusi yang secara bertahap merusak pembatasan kekuasaan serta lembaga pengawasan (Landau, 2013).

Kedua pemikiran tersebut tidak boleh digunakan untuk secara otomatis menyebut setiap tindakan politik yang kontroversial sebagai penyalahgunaan konstitusi. Namun, keduanya memberikan kerangka untuk menguji apakah kewenangan negara digunakan demi kepentingan konstitusional atau justru dimanfaatkan secara oportunistik.

Dalam perkara Gibran, hubungan keluarga dengan pejabat negara tidak otomatis merupakan pelanggaran. Akan tetapi, hubungan tersebut harus ditempatkan dalam kerangka pengawasan terhadap potensi konflik kepentingan dan kesetaraan kesempatan politik. Demokrasi kehilangan maknanya apabila akses terhadap kekuasaan lebih ditentukan oleh kedekatan personal daripada kemampuan, persaingan yang sehat, dan kesetaraan di hadapan hukum.

Prinsip public office is a public trust mengingatkan bahwa jabatan publik adalah amanah, bukan warisan keluarga atau kepentingan kelompok. Karena itu, kritik terhadap dinasti politik tidak boleh berhenti pada persoalan hubungan darah. Yang harus diperiksa adalah bagaimana kekuasaan digunakan, bagaimana akses terhadap institusi negara diperoleh, dan apakah proses politik tetap menjamin kesetaraan bagi setiap warga negara.

 

Pengunduran Diri Bukan Pengganti Akuntabilitas

Pengunduran diri Gibran membawa persoalan ini ke tahap konstitusional yang baru. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat dalam waktu 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Mekanisme tersebut menjamin kesinambungan pemerintahan. Namun, mengisi kekosongan jabatan tidak sama dengan menyelesaikan persoalan pertanggungjawaban. Ada perbedaan antara vacancy of office dan vacuum of accountability. Kekosongan jabatan dapat diisi melalui prosedur konstitusional. Akan tetapi, kekosongan pertanggungjawaban tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengganti seseorang.

Guillermo O’Donnell melalui konsep horizontal accountability menjelaskan bahwa demokrasi membutuhkan lembaga-lembaga negara yang saling mengawasi, memeriksa, dan mengoreksi. Tidak boleh ada lembaga yang kebal dari pemeriksaan, terutama ketika kewenangannya bersentuhan langsung dengan kepentingan publik (O’Donnell, 1998). Konsep ini relevan bagi Indonesia. Lembaga peradilan, penyelenggara pemilu, pemerintah, dan lembaga negara lainnya harus bekerja berdasarkan kewenangan masing-masing, tanpa intervensi yang tidak sah dan tanpa menghindari tanggung jawab institusional. Karena itu, pengunduran diri seorang pejabat tidak boleh menjadi alasan bagi institusi negara untuk menghentikan pemeriksaan terhadap persoalan yang masih berada dalam kewenangannya.

Jika terdapat persoalan administrasi, harus ada tindak lanjut. Jika terdapat pelanggaran etik, mekanisme etik harus bekerja. Jika terdapat persoalan konstitusional, penyelesaiannya harus ditempuh melalui lembaga dan prosedur yang berwenang. Demokrasi bukan hanya tentang siapa yang berkuasa, tetapi juga tentang siapa yang mengawasi kekuasaan dan bagaimana kekuasaan dimintai pertanggungjawaban.

 

Yang Diuji Bukan Hanya Gibran, Melainkan Negara Hukum

Pada akhirnya, persoalan ini tidak seharusnya terjebak dalam pertentangan antara pendukung dan penentang Gibran. Fanatisme politik hanya akan mengaburkan persoalan yang lebih mendasar. Yang sedang diuji bukan semata-mata seorang wakil presiden, melainkan kualitas demokrasi dan keberanian negara menegakkan konstitusinya sendiri.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Artinya, tidak ada kekuasaan yang boleh berdiri di atas hukum. Tidak ada jabatan yang dapat menghapus kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakan.

Immanuel Kant mengajarkan bahwa manusia harus diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri, bukan sekadar alat untuk mencapai kepentingan pihak lain (Kant, 1785/1998, Ak. 4:429). Dalam kehidupan politik, gagasan ini mengingatkan bahwa rakyat bukan sekadar pemberi suara dalam pemilihan umum. Rakyat adalah pemegang kedaulatan, sedangkan pejabat publik hanyalah penerima mandat. Karena itu, kepercayaan publik tidak dapat dipulihkan hanya dengan pergantian figur. Ia membutuhkan transparansi, konsistensi hukum, independensi peradilan, dan keberanian institusi untuk mengoreksi dirinya sendiri. Prinsip fiat justitia ruat caelum – keadilan harus ditegakkan sekalipun langit runtuh – bukan berarti hukum boleh mengabaikan prosedur. Justru prosedur yang adil merupakan bagian dari keadilan itu sendiri.

Pengunduran diri Gibran harus dipahami dalam dua dimensi. Pertama, bagaimana kekosongan jabatan wakil presiden diselesaikan sesuai konstitusi. Kedua, bagaimana persoalan hukum, etik, dan kelembagaan yang telah muncul memperoleh penjelasan serta pertanggungjawaban melalui mekanisme yang sah.

Kita tidak sedang menuntut penghukuman seseorang hanya karena kontroversi politik. Kita sedang menuntut agar hukum berlaku sama bagi siapa pun, tanpa pengecualian karena jabatan, hubungan keluarga, ataupun kedekatan dengan kekuasaan. Sebab, ukuran negara hukum bukan terletak pada seberapa cepat ia mengganti pejabat yang mundur, melainkan pada keberaniannya menguji setiap kekuasaan dengan ukuran hukum yang sama.

Gibran boleh meninggalkan jabatan. Pemerintahan boleh melanjutkan agenda kenegaraan. MPR boleh menjalankan mekanisme pengisian kekosongan sesuai konstitusi. Namun, konstitusi tidak boleh ikut mundur. Sebab, ketika pengunduran diri seorang pejabat dianggap cukup untuk mengakhiri seluruh pertanyaan tentang kekuasaan, yang sedang kita bangun bukanlah stabilitas demokrasi, melainkan amnesia konstitusional.

 

DAFTAR PUSTAKA

Fuller, Lon L. (1969). The Morality of Law (Revised Edition). New Haven: Yale University Press.                     
Kant, Immanuel. (1785/1998). Groundwork of the Metaphysics of Morals. Diterjemahkan oleh Mary Gregor. Cambridge: Cambridge University Press.
Weber, Max. (1978). Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. Edited by Guenther Roth and Claus Wittich. Berkeley: University of California Press.
Landau, David. (2013). “Abusive Constitutionalism.” U. C. Davis Law Review, Vol. 47, No. 1, hlm. 189–260.
O'Donnell, Guillermo. (1998). “Horizontal Accountability in New Democracies.” Journal of Democracy, Vol. 9, No. 3, hlm. 112–126.
Tushnet, Mark V. (2004). “Constitutional Hardball.” The John Marshall Law Review, Vol. 37, hlm. 523–553.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 169 huruf q dan r serta Pasal 227 huruf l, sebagaimana telah diubah.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023.
Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Putusan Nomor 02/MKMK/L/11/2023.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, khususnya hlm. 372–379.
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, tanggal 30 Oktober 2026.
Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2026). “Keterangan Pers Presiden terkait Pengunduran Diri Wakil Presiden”, 12 November 2026.
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (2026). “MPR RI Terima Surat Pengunduran Diri Gibran Rakabuming Raka dari Jabatan Wakil Presiden”, 12 November 2026.