Pokir DPRD Maluku dan Garis Tipis antara Urusan Publik dan Urusan Rumah Tangga

0
Kota Ambon, Maluku.
Kota Ambon, Maluku. Ilustrasi. (Foto: Bas de Koning/Wikimedia Commons, Public domain)

Jakarta, BULIR.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengantongi sejumlah kejanggalan dalam pengelolaan proyek pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Provinsi Maluku. Dugaan itu antara lain proyek yang dikelola langsung oleh keluarga anggota dewan hingga praktik jual beli proyek kepada pihak ketiga, seperti dilaporkan Ameks Online, Jumat (20/11/2026).

Seorang sumber di Pemerintah Provinsi Maluku yang dikutip media itu menyebut uang dari proyek yang dijual diambil lebih awal, sebelum pekerjaan dimulai. Klaim itu belum dapat diverifikasi secara independen, dan KPK belum mengumumkan nama maupun angka.

Sorotan itu mengemuka dalam rapat koordinasi pencegahan korupsi di Kantor Gubernur Maluku, Ambon, Selasa (17/11), yang dihadiri Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK Maruli Tua Manurung, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, dan Ketua DPRD Maluku Benhur Watubun. KPK meminta mekanisme pengusulan dan isi pokir diperbaiki. Indeks integritas Maluku masih tergolong rentan, di bawah 72,9 persen. Tindak lanjutnya harus dilaporkan paling lambat akhir Desember 2026.

Istilahnya sendiri menarik. Pokir semestinya berarti pokok-pokok pikiran: aspirasi warga yang dihimpun wakil rakyat saat reses, lalu dibawa ke meja anggaran. Ia lahir sebagai jembatan antara suara konstituen dan belanja daerah. Dugaan yang kini dikantongi KPK menggambarkan jembatan itu berbelok ke halaman rumah sendiri.

Filsafat politik punya bahasa yang tepat untuk gejala ini. Aristoteles membedakan polis, ruang bersama tempat warga mengurus kebaikan bersama, dari oikos, rumah tangga tempat orang mengurus kepentingan keluarganya. Keduanya sah. Masalah muncul ketika logika rumah tangga merembes ke ruang bersama, ketika anggaran publik diperlakukan seperti harta keluarga yang boleh dibagi kepada kerabat.

Hannah Arendt, dalam The Human Condition, menggambarkan bagaimana batas antara ranah publik dan ranah privat bisa kabur dalam masyarakat modern. Jika batas itu runtuh, politik kehilangan maknanya sebagai tempat warga bertindak bersama. Ia tinggal menjadi urusan pengelolaan kebutuhan, dan pada kasus terburuk, urusan pembagian rezeki.

Dugaan proyek yang “dijual” ke pihak ketiga menambah satu lapis persoalan. Ketika aspirasi warga berubah menjadi barang yang bisa diperdagangkan sebelum dikerjakan, yang hilang bukan hanya uang. Yang hilang adalah kepercayaan bahwa suara warga yang dititipkan lewat reses benar-benar sampai ke tujuan.

Gubernur Hendrik Lewerissa mengatakan pemerintah daerah dan DPRD sudah bersepakat memperbaiki tata kelola, dan kesepakatan itu dituangkan dalam berita acara. “Semangat utama dari rapat koordinasi ini adalah perbaikan tata kelola pemerintahan dan pencegahan korupsi,” katanya, dikutip TerasMaluku. Dua hari kemudian, kepala daerah dan anggota DPRD se-Maluku dan Maluku Utara membacakan ikrar komitmen bersama KPK di Islamic Center, Ambon.

Ikrar adalah janji di ruang publik. Ujiannya ada pada dokumen anggaran berikutnya: siapa yang mengusulkan, siapa yang mengerjakan, dan apakah warga bisa memeriksanya. Hingga berita ini ditulis, Bulir belum memperoleh tanggapan Ketua DPRD Maluku Benhur Watubun atas temuan tersebut.

Sumber: Ameks Online, TerasMaluku