Kasus Bupati Kupang dan Pertanyaan Lama Filsafat: Adakah Persetujuan yang Bebas di Hadapan Kuasa?

0
Suasana malam Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.
Suasana malam Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ilustrasi. (Foto: Rakyat NTT/Wikimedia Commons, CC BY 3.0)

Jakarta, BULIR.ID – Penyidik Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) menaikkan status laporan dugaan kekerasan seksual yang menyeret Bupati Kupang Yosef Lede dari penyelidikan ke penyidikan. Langkah itu diambil sebelum Yosef sendiri dimintai keterangan. Ia baru dijadwalkan diperiksa pada Sabtu (21/11/2026) pukul 09.00 WITA.

Yosef masih berstatus terlapor. Penetapan tersangka menunggu kecukupan alat bukti. Hingga kini, menurut Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra, penyidik sudah memeriksa 18 saksi. Penyidik juga mengantongi hasil visum dan pemeriksaan psikologis pelapor, seorang mahasiswi berusia 21 tahun, serta meminta pendapat ahli psikologi klinis dan ahli hukum pidana.

Salah satu saksi, perempuan berinisial EK, diperiksa sekitar lima jam pada Kamis (19/11). Beritasatu melaporkan EK disebut membawa pelapor menemui bupati di rumah jabatan dan mengambil uang Rp3 juta yang diberikan kepada pelapor.

Apakah dugaan itu terbukti, pengadilan yang akan memutuskan. Namun perkara ini membuka satu pertanyaan yang jauh lebih tua dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang dipakai penyidik: dapatkah seseorang benar-benar berkata “ya” ketika berhadapan dengan orang yang memegang kuasa besar atas hidupnya dan lingkungannya?

Filsafat moral sudah lama menggeluti soal ini. Immanuel Kant merumuskan bahwa manusia harus selalu diperlakukan sebagai tujuan, tidak pernah semata-mata sebagai sarana. Dalam kerangka itu, persetujuan baru bermakna jika lahir dari kehendak yang bebas. Persetujuan yang lahir dari rasa takut, rasa sungkan, atau ketergantungan ekonomi kehilangan bobot moralnya.

Michel Foucault menambahkan lapisan lain. Baginya, kuasa tidak hanya bekerja lewat perintah dan larangan, tetapi juga lewat relasi sehari-hari: siapa yang dipanggil, siapa yang datang, di ruang siapa pertemuan terjadi, dan siapa yang membawa uang. Kuasa sering kali tidak perlu berteriak untuk dipatuhi.

Gagasan semacam ini kini punya rumah dalam hukum positif Indonesia. UU TPKS tidak lagi hanya bertanya apakah ada kekerasan fisik. Undang-undang itu juga memperhitungkan penyalahgunaan kedudukan, wewenang, dan kepercayaan, serta keadaan yang membuat seseorang tidak bebas menolak. Di titik inilah keterangan ahli psikologi klinis yang diminta penyidik menjadi penting.

Pertanyaan filsafat itu memotong ke dua arah. Ia menuntut negara serius mendengar pelapor yang berhadapan dengan pejabat. Ia juga menuntut agar terlapor tidak dihukum oleh opini sebelum bukti diuji. Asas praduga tak bersalah, yang berakar pada keyakinan bahwa martabat setiap orang tidak boleh dirampas tanpa proses yang adil, berlaku untuk Yosef seperti untuk siapa pun.

Yosef menyatakan menghormati proses hukum dan tidak akan mengintervensi penyidikan. Kuasa hukumnya, Samuel Haning, berharap pemeriksaan Sabtu pagi membuat perkara ini “terang benderang”. Partai Gerindra, tempat Yosef bernaung, menyatakan akan menjatuhkan sanksi tegas jika ia terbukti bersalah.

Yang diuji di Polda NTT pekan ini bukan hanya nasib seorang bupati. Yang juga diuji adalah kesanggupan hukum membaca kuasa yang tidak kasatmata. Redaksi menyamarkan identitas pelapor sesuai Kode Etik Jurnalistik.

Sumber: Beritasatu, LiterasiHukum, VIVA NTT