Pantai Pede dan Pertanyaan yang Belum Selesai: Milik Siapa Ruang Bersama?

0
Pesisir Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT.
Pesisir Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT. Ilustrasi. (Foto: Jorge Láscar from Melbourne, Australia/Wikimedia Commons, CC BY 2.0)

Jakarta, BULIR.ID – Kejaksaan Negeri Manggarai Barat mengeksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas lahan di Pantai Pede, Labuan Bajo, Rabu (18/11/2026). Eksekusi berupa pengembalian barang bukti tanah dan bangunan seluas 31.670 meter persegi di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo. Lahan itu merupakan barang bukti perkara korupsi pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi NTT yang berkaitan dengan kerja sama pembangunan Hotel Plago.

Satu hal belum terjawab: kepada siapa tanah dan bangunan itu dikembalikan. Laporan VIVA NTT tidak menyebut penerimanya. Floresa sebelumnya melaporkan Pemprov NTT menyebut pengadilan telah mengembalikan pengelolaan pantai kepada pihak ketiga, tetapi rincian putusannya belum dibuka ke publik.

Di bibir pantai, ketidakjelasan itu punya wajah. Sebanyak 38 pelaku UMKM sebelumnya diminta Satpol PP Manggarai Barat membongkar lapak secara mandiri. Sebanyak 31 di antaranya membentuk Komunitas UMKM Pantai Pede. “Kami juga sepakat tetap berada di sini, kecuali kalau memang pemerintah siapkan tempat pengganti,” kata Suzanty Mesach, salah satu pedagang, kepada Floresa.

Sengketa ini sudah berumur lebih dari dua dekade. Di baliknya ada pertanyaan yang jauh lebih tua: apakah pantai bisa dimiliki?

Hukum Romawi punya jawaban yang terkenal. Institutiones Kaisar Justinianus pada abad ke-6 menggolongkan udara, air yang mengalir, laut, dan karena itu juga pantai, sebagai res communes, benda yang menurut hukum alam menjadi milik bersama semua orang. Setiap orang boleh mendekati pantai. Gagasan itu kemudian hidup dalam banyak tradisi hukum modern lewat prinsip bahwa negara memegang sumber daya tertentu sebagai amanat bagi publik.

Perdebatan filsafat tentang milik bersama tidak berhenti di situ. Pada 1968, ahli ekologi Garrett Hardin menulis tentang “tragedi milik bersama”: ruang yang dimiliki semua orang akan rusak karena tak ada yang merasa bertanggung jawab. Jawaban yang sering ditarik dari tesis itu adalah privatisasi atau kendali penuh negara.

Elinor Ostrom membantah kesimpulan sederhana itu. Lewat penelitian lapangan bertahun-tahun, yang mengantarnya meraih Nobel Ekonomi 2009, Ostrom menunjukkan bahwa komunitas lokal sanggup mengelola sumber daya bersama secara lestari jika mereka punya aturan yang jelas, ikut menyusunnya, dan bisa mengawasinya.

Pantai Pede seperti berdiri di persimpangan dua pandangan itu. Warga Labuan Bajo, Silvester Deniharsidi, menilai ketegangan bisa meningkat jika PT SIM menguasai seluruh lahan, karena pengelolaan sebelumnya hanya mencakup sebagian. Aktivis Sergius Tri Deddy meminta siapa pun pengelolanya menjamin akses publik untuk rekreasi, pariwisata, dan usaha kecil. Tuntutan mereka, dalam bahasa Ostrom, adalah tuntutan untuk ikut duduk di meja aturan.

Sejarah pantai ini memberi pelajaran sendiri. Pada masa awal pengelolaan PT SIM, pantai sempat tertutup bagi publik. Ketika status pengelolaannya menggantung, warga kembali datang berekreasi, dan sejak sekitar 2020 pedagang kecil mulai berjualan di sana. Ruang itu, dengan kata lain, sudah lama dihidupi bersama sebelum hukum memutuskan siapa pemiliknya.

Hingga berita ini ditulis, Bulir belum menemukan keterangan resmi Kejari Manggarai Barat maupun Pemprov NTT soal identitas penerima lahan dan rencana pengelolaan kawasan itu. Selama hal itu belum dibuka, pertanyaan milik siapa Pantai Pede akan terus dijawab di pasir oleh mereka yang datang setiap hari.

Sumber: VIVA NTT, Floresa