BKH : Isu Perjanjian dan Utang 50 Miliar Upaya Jatuhkan Kredibilitas Anies

JAKARTA, BILIR.ID – Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Beni Kabur Harman (BKH) menilai, isu perjanjian dan utang 50 Miliar antara Sandiaga Salahudin Uno dengan Anies Rasid Baswedan merupakan isu politik murahan. Ia mengatakan isu tersebut sengaja dihembuskan untuk menjatuhkan kredibilitas Anies yang dinilainya memiliki integritas bagus sebagai bakal calon presiden.

Rekam jejak mantan Gubernur Jakarta itu lanjutnya membuat cemas dan takut banyak tokoh politik tanah air. Dengan kredibiltasnya Anies bakal melakukan gebrakan luar biasa yang menganggu stabilitas status quo penguasa yang selama ini sering bersekongkol dengan para oligarki.

“Menurut saya, dari segi psikologi politik itu ada gambaran kekhawatiran, gambaran ketakutan, gambaran kecemasan. Banyak tokoh, banyak pemimpin yang cemas, bahkan sangat cemas apabila Anies jadi Presiden”, Kata BKH di Jakarta, Rabu (8/1).

“Mengapa cemas? Karena, ya semua tahu Anies itu tokoh yang punya integritas bagus, komitmen yang kuat tentang pluralisme, komitmen kuat tentang demokrasi, komitmen kuat tentang pemberantasan korupsi, komitmen kuat untuk penegakan hukum”, lanjutnya.

Hal yang sama diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali. Ahmad Ali meragukan informasi utang 50 miliar yang diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa, setelah sebelumnya isu tersebut dihembuskan langsung oleh Wakil Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Salahudin Uno.

“Karena ini tiba-tiba Erwin Aksa ngomong, Sandi Ngomong. Pada akhirnya akan simpang siur, tapi public akan menilai itu sengaja pembunuhan karakter kepada Anies dan lain-lain”, ungkapnya.

Ali bahkan mempertnyakan sikap Sandi yang baru membahas ini menjelang Pilpres. Ia mengingatkan agar setiap elite menahan diri serta mengedepankan kesantunan berpolitik, karena kalau tidak upaya saling menjatuhkan akan  sangat mungkin terjadi.

Sementara itu itu Wakil Sekretaris Jendral (Wasekjen) DPP Partai Gerindra, Andre Rasiade mengatakan, benar ada perjanjian antara Prabowo, Anies dan Sandi menjelang pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. “Kami sampaikan, perjanjian itu ada termasuk yang disampaikan Bang Sandi waktu keluar dari Istana bahwa perjanjian itu ada. Bang Sandi merasa itu masih berlaku sampai sekarang”, kata Andre.

Andre mengatakan, perjanjian itu memang tidak mengikat secara hukum, tetapi mengikat secara moral dan etika. Dari sini kita bisa mengetahui apakah seseorang bisa dipegang kata-kata dan komitmennya. Andre menyampaikan ini terkait dengan janji Anies yang tidak akan maju sebagai calon Presiden apabila Prabowo Subianto mencalonkan diri.

“Ini perjanjian yang mungkin tidak mengikat secara hukum, karena perjanjian ini antara tiga orang dan ditandatangani di atas materai, tapi mungkin saja ini mengikat secara moral dan etika. Jadi Kembali soal moral dan etika seorang pemimpin apakah bisa dipegang kata-katanya atau tidak, biarlah itu masyarakat yang menilai”, ujarnya.

Related posts:

Pengamat IPWI Pertanyakan Dukungan Partai Usai NasDem Deklarasi Anies Jadi Capres 2024 Dipenghujung Masa Jabatan, Harvey Malaihollo Masih Mesosialisasikan Empat Pilar MPR Kepada Masyarakat Papua IKLUM STIA LAN Gelar FGD Bertajuk “Pembangunan Parpol dan Demokrasi Indonesia Emas 2045 dalam Perspektif Administrasi Publik” Anies Buka Suara soal Utang ke Sandiaga Uno