Kabar Baik! Keterbukaan dan Kesetaraan Akses Vaksinasi Bagi Penyandang Disabilitas Ditingkatkan

Tabur, BULIR.ID – Staf Khusus Presiden, Angkie Yudistia mengatakan pemerintah berharap kelompok disabilitas bisa merasakan program pemerintah, terutama terkait hak mendapatkan vaksinasi covid-19. Menurutnya, jikalau ada kelompok yang belum divaksinasi, hal itu lebih disebabkan karena akses informasinya yang terbatas.

Sebagaimana diketahui, penyandang disabilitas yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta telah menjalani vaksinasi COVID-19 di Istora Senayan pada (2/3/21) lalu. Pemberian vaksin COVID-19 terhadap penyandang disabilitas ini telah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo terhadap kelompok disabilitas agar tidak tertinggal dari jangkauan pemerintah.

“Itulah mengapa kita buat Gerakan Indonesia Bisa. Agar kelompok rentan ini bisa mengakses informasi, fasilitas, kesehatan, dan banyak hal, salah satunya bisa mendapatkan vaksinasi,” kata Angkie dalam Dialog Produktif bertema Vaksinasi Inklusif untuk Disabilitas yang diselenggarakan KPCPEN, dan ditayangkan di FMB9ID_IKP, Kamis (8/4).

Senada dengan Angkie, Kepala Sekolah SLB/G Yayasan Dwituna Rawinala, Budi Prasodjo menyampaikan bahwasannya penyandang disabilitas perlu mendapat akses yang sama.

“Sampai saat ini Alhamdulillah akses informasi dari berbagai kementerian selalu terinformasikan kepada kami, khususnya untuk vaksinasi disabilitas, justru kami mendapatkan informasi terlebih dahulu sehingga kami juga yang menginformasikan ke beberapa SLB lainnya,” jelas Budi.

Tidak hanya informasi, kemudahan fasilitas pun diberikan kepada penyandang disabilitas untuk menjangkau lokasi vaksinasi COVID-19. “Pemerintah, dalam hal ini Dishub, juga memfasilitasi kami ke Senayan secara gratis untuk menerima vaksinasi,” terangnya

Komedian Penyandang Disabilitas, Jaka Ahmad mengatakan dirinya juga berhasil memberikan informasi yang benar kepada kedua orang tuanya mengenai vaksinasi COVID-19 ini.

“Saya memang harus menjadi penengah kepada orang tua saya mengenai informasi yang masuk seputar vaksinasi COVID-19, sehingga saya bisa memberikan informasi yang cukup valid kepada orang tua saya. Saya berkeyakinan, kita punya tanggung jawab tidak hanya kepada orang tua tapi juga lingkungan di sekitar kita untuk memberikan informasi yang valid, apalagi kita mampu mensosialisasikan informasi yang benar,” terang Jaka.

Lebih lanjut, Angkie mengatakan, selama proses vaksinasi, penyandang disabilitas perlu didampingi. Namun begitu, hingga sekarang vaksinasi COVID-19 bagi para penyandang diasbilitas berlangsung aman. Namun, untuk kejadian ikut pasca imunisasi (KIPI) seperti ngantuk, lapar tetap terjaditapi tidak ada berlebihan.

“Senangnya adalah, semua berterimakasih untuk diberikan kesempatan untuk vaksinasi COVID- 19 bagi penyandang disabilitas ini. Mengingat akses informasi sangat terbatas, dari orang tua penyandang disabilitas, kepala sekolah, semua senang sekali,” tutup Angkie.

Untuk diketahui, Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dibentuk dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional.

Prioritas KPCPEN secara berurutan adalah: Indonesia Sehat, mewujudkan rakyat aman dari COVID-19 dan reformasi pelayanan kesehatan; Indonesia Bekerja, mewujudkan pemberdayaan dan percepatan penyerapan tenaga kerja; dan Indonesia Tumbuh, mewujudkan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional.

Dalam pelaksanaannya, KPCPEN dibantu oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional.*

Related posts:

Komite Nasional Disabilitas sebagai Upaya Pemerintah Berikan Perlindungan bagi Penyandang Disabilitas Saat Pandemi Indonesia akan Perjuangkan Penyandang Distabilitas di G20 Peparnas XVI Papua, Stafsus Jokowi: Ini Komitmen Pemerintah Wujudkan Kesetaraan KSP Bersama Polri Jamin Perlindungan dan Kesetaraan Akses Berlalu Lintas bagi Penyandang Disabilitas