Pemerintah Perkuat Integritas Pasar Modal, Airlangga Tegaskan Fundamental Ekonomi Indonesia Tetap Kuat

0

Jakarta, BULIR.ID – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat integritas pasar modal nasional guna menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Upaya ini dilakukan di tengah dinamika global yang masih penuh tantangan, dengan tujuan memastikan fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan terjaga.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa kondisi makroekonomi Indonesia hingga saat ini masih berada pada level yang solid. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,04 persen pada kuartal ketiga, inflasi masih berada dalam rentang asumsi APBN, serta cadangan devisa hingga Desember 2025 mencapai USD 156,5 miliar atau setara 6,2 bulan impor.

“Kondisi makro ekonomi kita kuat. Defisit fiskal masih terjaga di batas 3 persen, pertumbuhan kredit mencapai 9,6 persen, dana pihak ketiga tumbuh double digit 13,83 persen. Dari sisi permodalan, capital adequacy ratio berada di level 25,87 persen, dan rasio utang terhadap PDB masih di bawah batas 60 persen,” ujar Airlangga dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu (31/1).

Terkait penataan pasar modal, Airlangga menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan percepatan reformasi integritas pasar modal. Arahan tersebut mencakup reformasi struktural melalui demutualisasi bursa, peningkatan likuiditas dengan menaikkan batas minimum free float menjadi 15 persen sesuai standar global, serta pengetatan aturan transparansi beneficial ownership dan kejelasan afiliasi pemegang saham.

Langkah-langkah tersebut diarahkan untuk menciptakan pasar modal yang lebih transparan, likuid, dan berintegritas, sekaligus sejajar dengan praktik bursa modern internasional.

Lebih lanjut, pemerintah menegaskan tidak ada toleransi terhadap praktik spekulatif dan manipulatif yang merusak pasar modal. Menurut Airlangga, praktik manipulasi harga saham tidak hanya merugikan investor, tetapi juga mencederai kredibilitas Indonesia dan berpotensi menghambat arus investasi, termasuk Penanaman Modal Asing (FDI).

Dalam konteks tersebut, Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama aparat penegak hukum akan melakukan penegakan aturan secara tegas terhadap setiap pelanggaran peraturan bursa, POJK, maupun peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Pemerintah memastikan dukungan penuh agar proses hukum berjalan tanpa pandang bulu dan tanpa intervensi.

Ke depan, pemerintah juga memastikan stabilitas dan keberlanjutan pasar modal tetap terjaga. Presiden Prabowo telah menginstruksikan Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan BEI untuk memastikan operasional bursa tetap berjalan normal selama masa transisi kepemimpinan, tanpa kekosongan pengawasan maupun gangguan terhadap aktivitas perdagangan.

Seluruh fungsi regulasi, kegiatan perdagangan, serta tugas pengawasan dipastikan berjalan sesuai prinsip Good Corporate Governance dan praktik terbaik internasional.

“Pesan Bapak Presiden untuk pasar modal, fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan tangguh. Pemerintah berdiri teguh di belakang pasar keuangan kita dan berkomitmen pada iklim investasi yang transparan, adil, dan berkelas dunia,” pungkas Airlangga.

Dalam kesempatan tersebut turut hadir Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, CEO Danantara Indonesia sekaligus Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Kepala Badan Pengelola BUMN Dony Oskaria, jajaran pimpinan OJK, perwakilan Direksi Bursa Efek Indonesia, serta Direktur Utama Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Samsul Hidayat.