Oleh: Djanuard Lj
SPIRITUAL, Bulir.id – Hujan menguyur Jakarta sekiranya dua hari tanpa henti. Kendaraan roda empat seakan tersusun rapi, deret panjang berkilometer. Sedang roda dua mencari cela, barangkali bisa disalib melewati kemacetan.
Pengendara bermotor seakan merdeka menikamti zig-zag di antara berderet mobil-mobil itu. Seolah menertawakan kemacetan tersebut. Mampus loe.
Mereka yang terjebak macet itu telah banyak membakar sekian triliun BBM. Bahkan subsidi yang seharunya kami nikmati, mereka embat juga. Hak yang seharusnya kami nikmati ditilap.
Bayangkan total anggaran subsidi sebesar 502,4 triliun, lebih dari 70 persennya itu justru dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu, yakni pemilik mobol-mobil pribadi. Mereka rata-rata kelas menengah ke atas.
Sebagian besar pengendara mobil mewah itu adalah juga pejabat rente. Ada juga kapital yang kekayaannya konon sampai tujuh turunan. Kendati bila keduanya bercokol, terjadi mufakat dan main mata. Akibatnya, kita bisa baca. Orang sebodoh saya pun paham.
Pemerintah berkomitmen agar penggunaan subsidi harus tepat sasaran dan mengutungkan masyarakat. Sebesar 9,6 triliun digelontorkan untuk 16 juta pekerja dan 2,17 triliun untuk angkutan umum, ojek online dan nelayan dari dana transfer umum (DAU) yang dibebankan kepada pemerintah daerah.
Kelihatan kebijakan itu berpihak dan solider terhadap kaum bawah. Haruskah kita percaya bahwa itu kebijakan berhati nurani. Bayangkan BLT yang diperoleh per orang adalah Rp 150.000 perbulan.
Saya tidak perlu mengajarkan penghitungan matematisnya. Toh ujung-ujungnya hanya membuat kita sakit hati. Meski demikian masyarakat tentu menerimanya. Ia terpaksa menerima keputusan dan menanggung beban dari kebijakan kenaikan BBM itu. Sebab konsekuensi logis dari kenaikan BBM, praktis semua barang naik.
Pemerintah kurang solider:
Semua orang tahu bahwa pemerintah dan DPR adalah representasi dari rakyat. Jika representasi dari rakyat maka sejatinya semua keputusan bermuara dari suara rakyat. Toh slogannya, suara rakyat, suara Tuhan.
Tuhan yang mana, yang menginginkan umatnya menderita? Analogi ini terlalu abstrak. Mari kita turun dari alam metafisis ke alam fisis sehingga kita tidak terjebak pada tataran teologis yang mengawang-ngawang itu. Kita tuju ke alam praksis. Kata Tuhan, kita sepakat ganti dengan orang tua. Sehingga menjadi pertanyaannya Orang Tua yang mana menginginkan anaknya menderita?
Ojol punya cara tersendiri dalam membangun solidaritas untuk mengentaskan penderitaan jalanan. Sebab mereka paham betul di jalanan seringkali terjadi halalangan dan rintangan. Jalanan memang keras dan itu sekaligus membentuk pribadi mereka.
Saya dan beberapa teman memiliki pengalaman yang sama terkait solidaritas teman-teman Ojol. Sudah beberapa kali kendaraan roda dua mogok di jalalan. Dengan spontanitas sahabat ojol menghampiri dan menawarkan bantuan tanpa meminta imbalan.
Cerita yang sama juga dialami oleh beberpa sahabat ngopi di warung babe gondrong. Kebetulan rambutnya gondrong, jadi kami akbrab memangilnya gondrong. Ia kisahkan, motornya mogok di Jakarta Selatan, oleh abang ojek dibantu mendorong motornya sampai ke Kapuk.
Masih banyak cerita menarik dari ojol, pengalaman di atas hanyalah sebagian kecil dari kebaikan yang ditampilkan oleh para Ojol. Mereka saling bergantung dan bertanggung jawab satu sama lain.
Ojol mengamini bahwa tidak hanya kelompoknya yang dibantu melainkan kelompok lain di luar dirinya juga perlu mendapatkan uluran tangan. Sebab bagi mereka solidaritas itu tak mahal. Tak semahal mobil para pejabat dan kemewahan barang milik kapital.
Solidaritas tak semewah mobil-mobil yang berjejer dikemacetan jalanan. Satu-satunya kemewahan bagi mereka adalah solidaritas.
Ojol sebenarnya mau menekankan identitas orang lain sebagai saudara yang harus dirangkul dan ditolong. Menolong adalah tuntutan etis yang niscaya.
Solidaritas mengandung dorongan ke arah kesederajatan, egalitarianisme. Arah egaliter tampak juga dalam menyebut semua sebagai saudara. Dorongan ke arah kesederajatan itu sangat penting sebagai kekuatan yang membentuk komunitas Ojol.
Pertanyaannya apakah pemerintah dan DPR mampu bersolider sebagaimana diaktualkan Ojol? Membuat kebijakan yang solider dan egaliter terhadap rakyat sebagaimana amanat UUD 1945.
Rupanya pemangku kebijakan publik kita lebih egaliter dan bersolider terhadap kapital. Sebab di sana ada deal dan main mata yang berujung pada pengebirian kepentingan publik. Lantas, rakyat dirugikan dan uang rakyat lenyap.
Kalau pemerintah mau belajar egaliter dan solider, belajar pada Ojol. Selamat sore dan selamat menenuaikan ibadah kopi senja.
Related posts:
![](https://bulir.id/wp-content/uploads/2023/06/355443888_6289593677802241_8025991644492814048_n.jpg")
