Mahasiswa Politeknik STIA LAN Jakarta Menjadi Saksi Pentingnya Empat Pilar MPR RI di Era Digital

Oleh: 

Adya (Pers Mahasiswa Politeknik STIA LAN Jakarta)

Jakarta, BULIR.ID – Sebagai mahasiswa Politeknik STIA LAN Jakarta yang tumbuh di tengah derasnya arus digitalisasi, mengikuti kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI terasa seperti momen yang membuka mata.

Di era ketika informasi tersebar cepat dan perdebatan publik sering pecah hanya karena postingan di media sosial, kegiatan ini menjadi kesempatan untuk memahami kembali landasan kebangsaan dari sumber yang benar dan kredibel.

Kegiatan yang diselenggarakan di Gedung Graha Makarti Bhakti Nagari ini menghadirkan suasana penuh antusiasme sejak awal. Ratusan mahasiswa, termasuk saya, memenuhi ruangan untuk mendengarkan langsung pemikiran para narasumber yang berpengalaman dalam bidang konstitusi, pemerintahan, dan manajemen publik.

Sambutan yang Menggugah: Nasionalisme Tidak Boleh Sekadar Kata

Sambutan dari Kepala LAN RI, Dr. Muhammad Taufik, DEA, menjadi titik awal yang memberi arah bagi seluruh rangkaian acara. Sebagai mahasiswa, saya merasa pesannya sangat relevan dengan kondisi generasi muda saat ini.

“Semoga sosialisasi ini menjadi titik tolak lahirnya birokrat dan pemimpin masa depan yang berjiwa kebangsaan dan berorientasi pada kemajuan bangsa,” ujar beliau dengan penuh penekanan.

Saya menyadari bahwa kami—mahasiswa administrasi publik, calon ASN, calon pemimpin birokrasi—sedang dipersiapkan untuk masa depan yang tidak hanya menuntut kecerdasan, tetapi juga karakter kebangsaan. Dr. Taufik mengingatkan bahwa di tengah globalisasi dan disrupsi teknologi, Empat Pilar MPR RI adalah jangkar moral yang menjaga kita tetap setia pada identitas bangsa.

Beliau kembali menegaskan: “Mari menjadikan Empat Pilar sebagai napas dalam setiap langkah kita, baik sebagai ASN, akademisi, mahasiswa, maupun warga negara.” Pesan itu terasa menempel dan menjadi refleksi bagi kami semua.

Dr. Agun: Menghidupkan Kembali Makna Pilar Kebangsaan

Materi utama disampaikan oleh Dr. Tr. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP., M.Si, yang juga merupakan alumni Politeknik STIA LAN Jakarta. Sebagai mahasiswa, mendengar pengalaman dan pemikiran mantan mahasiswa yang kini menjadi tokoh nasional memberikan rasa bangga tersendiri.

Dr. Agun memulai dengan pemahaman mendalam tentang Pancasila.
“Pancasila adalah hasil konsensus luhur yang menyatukan perbedaan. Ia bukan sekadar simbol, tetapi pedoman hidup bangsa,” tegasnya.

Saya merasa kalimat itu sangat menggugah, terutama ketika melihat fenomena perdebatan di dunia digital yang sering kali mengabaikan nilai persatuan. Mendengarnya langsung dari figur yang memahami sejarah konstitusi membuat saya menyadari bahwa Pancasila tidak boleh hanya menjadi hafalan.

Beliau juga menjelaskan proses kompromi dalam penyempurnaan Piagam Jakarta. Menurutnya, “Perubahan sila pertama bukan kelemahan, tetapi bukti kebesaran jiwa pendiri bangsa.”

Bagian ini membuka wawasan kami bahwa fondasi negara ini dibangun dengan nilai toleransi yang kuat, sesuatu yang semakin penting di zaman sekarang.

Terkait UUD 1945, Dr. Agun mengingatkan bahwa kebebasan digital juga harus tunduk pada konstitusi: “Kebebasan bukan berarti tanpa batas. Dalam negara hukum, setiap hak harus diimbangi kewajiban menjaga tatanan sosial.”

Sebagai mahasiswa yang aktif menggunakan media sosial, saya merasa pesan tersebut sangat relevan. Kita sering melihat opini liar, hoaks, dan ujaran kebencian. Penjelasan beliau memberikan perspektif baru bahwa ruang digital pun punya batas etik dan hukum.

Ketika membahas NKRI dan otonomi daerah, beliau menegaskan: “Pemerintah pusat dan daerah harus saling memperkuat, bukan saling melemahkan.”

Pesan ini mengingatkan saya pada pentingnya sinergi dalam sistem pemerintahan yang sedang kami pelajari di bangku kuliah. Tentang Bhinneka Tunggal Ika, beliau memberikan pesan yang paling menyentuh bagi generasi muda: “Generasi kita harus melihat keberagaman sebagai kekayaan, bukan ancaman.”

Saya dan teman-teman merasakan bahwa kalimat itu menjadi pengingat bahwa toleransi harus terus dipupuk, terutama di ruang digital yang rawan perpecahan.

Paparan Prof. Nurliah: Etika dan Inovasi Sebagai Masa Depan Birokrasi

Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA, Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta, memberikan perspektif berbeda yang menyentuh aspek moral dan tata kelola pemerintahan. Sebagai mahasiswa, saya melihat pemikiran beliau sebagai gambaran masa depan birokrasi Indonesia.

Beliau menegaskan: “Negara maju bukan karena alamnya, tetapi karena moral, etika, dan tata kelola yang kuat.”

Pernyataan ini langsung mengingatkan saya bahwa kemajuan bangsa bergantung pada kualitas manusia dan integritas lembaga publik—termasuk kami, calon-calon pelaksana kebijakan di masa depan.

Prof. Nurliah menyampaikan tiga poin penting: Moral: bangsa maju memerlukan kekuatan moral yang kokoh. Etika: Empat Pilar harus menjadi dasar etika pejabat publik. Inovasi: negara maju lahir dari investasi pada manusia dan ilmu pengetahuan.

Beliau juga memperingatkan tentang tantangan era digital: cyber corruption, manipulasi data, rendahnya literasi digital. “Teknologi harus memperkuat transparansi, bukan sebaliknya,” tegasnya.

Sebagai mahasiswa yang mempelajari administrasi publik berbasis digital, saya merasa dorongan ini sangat relevan. Teknologi harus menjadi alat kebaikan, bukan alat penyimpangan.

Diskusi Interaktif: Mahasiswa Mulai Berani Bersikap

Sesi tanya jawab yang dipandu Dr. Edy Sutrisno, M.Si menjadi bagian paling hidup dari acara ini. Banyak mahasiswa—termasuk teman-teman seangkatan—mengangkat isu yang dekat dengan kehidupan kami: bagaimana menghadapi hoaks, bagaimana menerapkan nilai Pancasila di kampus, bagaimana ASN muda berkontribusi terhadap reformasi birokrasi hingga bagaimana membentuk karakter tangguh di era digital.

Sebagai mahasiswa, suasana diskusi itu membuat saya bangga. Kami bukan hanya datang sebagai peserta pasif, tetapi sebagai generasi yang peduli dan ingin berperan dalam memperkuat kebangsaan.

Refleksi Mahasiswa: Empat Pilar Bukan Sekadar Materi Kuliah

Bagi saya dan banyak teman, kegiatan ini bukan sekadar sosialisasi. Ini adalah pengingat bahwa kebangsaan bukan hanya konsep, tetapi identitas yang harus dijaga. Bahwa di tengah kebebasan digital, kita tetap punya tanggung jawab moral dan konstitusional.

Saya pulang dengan pemahaman baru: Empat Pilar MPR RI bukan hanya untuk dihafal, tetapi untuk diamalkan. Bukan hanya untuk dipelajari, tetapi untuk dijaga. Bukan hanya untuk masa lalu, tetapi untuk masa depan kami sebagai generasi penerus bangsa.

Related posts:

Cerpen Gus Mus: Gus Jakfar (Ketika dahi Kiai bertuliskan ahli neraka) ‘Kata Seindah Bunga’: Narasi Servulus Isaak SVD oleh Gerard N. Bibang Konsep Kebebasan Eksistensial dan Politik Menurut J. P. Sartre 70 Tahun HUT Imamat Pater Paling Senior NTT, P. Alex Beding, SVD