Refleksi Isra Mi’raj dan Ujian Diplomasi: Antara Kebangkitan Muslim New York dan Risiko Legitimasi Penjajahan

0

Jakarta, BULIR.ID — Peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah di Politeknik STIA LAN Jakarta menjadi momentum reflektif untuk membaca kembali makna perjalanan suci Rasulullah dalam konteks perjuangan Muslim kontemporer.

Mengusung tema “Refleksi Makna Isra Mi’raj dalam Perjuangan Muslim Kontemporer: Lessons Learned Kebangkitan Muslim di New York”, kegiatan ini menegaskan bahwa Isra Mi’raj bukan sekadar peristiwa historis, melainkan sumber nilai dan optimisme di tengah dinamika global yang kian kompleks.

Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pimpinan Politeknik STIA LAN Jakarta, dosen, mahasiswa, serta penceramah utama Ust. H.M. Shamsi Ali, Lc., M.A., Ph.D, Imam Besar Islamic Center of New York, dan Dr. Tjahjo Suprajogo, M.Si, Kaprodi Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN.

Peristiwa Iman dan Titik Balik Perjuangan

Dalam sambutannya, Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta, Prof. Dr. Nurliah Nurdin, M.A., menegaskan bahwa nilai Isra Mi’raj sejalan dengan misi penguatan karakter dan integritas dalam membangun tata kelola publik yang berkeadaban. Ust. Shamsi Ali menambahkan bahwa Isra Mi’raj, yang melibatkan perjalanan ke Masjidil Aqsa, terjadi pada fase terberat perjuangan Rasulullah, menjadi titik balik yang memberikan kekuatan moral di tengah penindasan.

Pola ini tercermin dalam kebangkitan Muslim di New York. Pasca tragedi 9/11, umat Islam hidup di bawah bayang-bayang Islamofobia, namun berhasil bangkit hingga puncaknya ditandai dengan terpilihnya Zohran Mamdani sebagai wali kota Muslim pertama di New York. Ust. Shamsi Ali menekankan bahwa kemenangan ini adalah hasil dari keteguhan iman dan keberanian moral.

Jebakan Diplomasi dan Legitimasi Penjajahan

Namun, narasi kebangkitan dan keberanian moral ini kini berbenturan dengan realitas diplomasi luar negeri Indonesia. Diskusi dalam forum tersebut berkembang menyoroti keputusan Indonesia untuk masuk ke dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang dibentuk oleh Donald Trump. Langkah ini dipandang oleh sejumlah pengamat sebagai “jebakan diplomasi” yang berisiko memberikan dukungan tersirat terhadap status quo pendudukan Israel atas tanah Palestina.

Keterlibatan Indonesia dalam dewan bentukan sekutu utama Israel ini dinilai sama dengan melegitimasi praktik penjajahan yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Berdasarkan data sejarah, rakyat Palestina telah mengalami penindasan sistematis selama 78 tahun sejak peristiwa Nakba 1948, serta 59 tahun pendudukan militer ilegal di Tepi Barat dan Gaza pasca-perang 1967.

Para pakar dalam diskusi tersebut mengingatkan bahwa bergabung dalam badan yang tidak secara eksplisit menuntut penghapusan pemukiman ilegal dan pengembalian kedaulatan Palestina sesuai perbatasan 1967, sama saja dengan:

Mengakui Kolonialisme Pemukim: Memberikan ruang bagi narasi perdamaian sepihak yang mengabaikan hak kepulangan pengungsi Palestina sejak 1948.

Mendukung Sistem Apartheid: Menutup mata terhadap fakta lapangan mengenai pembangunan dinding pemisah dan penguasaan tanah ilegal yang kian masif di Tepi Barat.

Mencederai Amanah Konstitusi: Mengikis posisi moral Indonesia yang selama ini vokal menentang segala bentuk penjajahan di atas dunia, sebagaimana amanat UUD 1945.

Kesimpulan: Iman, Amal, dan Konsistensi
Dr. Tjahjo Suprajogo memperkuat pembahasan dengan menekankan bahwa kebangkitan umat hanya dapat terwujud melalui iman yang utuh dan konsistensi menjauhi penyimpangan nilai. Ia mengingatkan bahwa peringatan perjalanan Rasulullah ke Yerusalem (Isra) harus dibarengi dengan tanggung jawab moral untuk membela kedaulatan wilayah tersebut secara nyata, bukan sekadar simbolis.

Peringatan Isra Mi’raj di Politeknik STIA LAN Jakarta ini diakhiri dengan pesan kuat: bahwa perjuangan Muslim kontemporer membutuhkan fondasi iman yang kokoh dan keteguhan diplomasi.

Lessons learned dari New York menunjukkan bahwa tekanan bukan akhir perjalanan, namun masuknya Indonesia ke dalam skema diplomasi yang meragukan seperti dewan bentukan Trump justru menjadi ujian apakah Indonesia akan tetap menjadi pemimpin moral atau terjebak dalam kepentingan politik yang melanggengkan penjajahan.