Jakarta, Bulir.ID – Wakil Ketua Umum yang juga mendapat kepercayaan sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), mengumpulkan seluruh anggota DPR RI dari Partai Demokrat dalam rangka merespon kasus pengambilalihan kepemimpinan partai.
Pada kesempatan tersebut, Ibas masih meyakini bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam melihat kisruh yang terjadi di tubuh Partai Demokrat. Ia tetap percaya bahwa pemerintah tidak akan mendukung langkah sejumlah mantan kader Demokrat yang menggelar KLB di luar aturan partai.
“Sebagai Anggota DPR RI yang telah terpilih tiga kali secara langsung, saya yakin negara akan tetap hadir dalam persoalan ini. Ya, saya masih yakin, negara hadir, pemimpin negeri ini punya nurani untuk melihat mana yang benar, mana yang salah,” kata Ibas dalam rapat koordinasi Fraksi Partai Demokrat, Jakarta, Selasa, (9/03/2021).
KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumut, 5 Maret lalu, menurut Ibas, secara gamblang mencerminkan adanya segelintir politisi yang berupaya mencederai demokrasi. Tetapi ia yakin, pemerintah dan masyarakat secara umum akan tetap jernih melihat pentingnya menjaga demokrasi.
“Saya masih percaya bahwa demokrasi itu sesungguhnya indah jika dilihat dan dilakukan semua melalui proses yang benar, beretika dan sesuai konstitusi. Kami sebagai anggota DPR terpilih dengan cara dan dalam kehidupan demokrasi, pemimpin negara pun demikian. Jadi tidak ada alasan bagi kita semua, termasuk pemerintah, untuk ikut terlibat atau mendukung dalam upaya-upaya merusak demokrasi,” ungkapnya.
Ibas berharap, kebenaran dan keadilan akan tetap dijunjung di negeri ini. Dan demokrasi yang indah, dijalankan dengan cara-cara yang juga indah dan penuh martabat.
Di hadapan seluruh anggota DPR RI fraksi Partai Demokrat, Ibas mengajak seluruh kader partai untuk menyelamat demokrasi Indonesia yang kini telah rusak akibat ulah segelintir orang yang sangat haus akan kekuasaan.
“Bagi kami sih, ada siang, ada malam . Tapi semangat kami tetap: ‘’Ayo kita selamatkan demokrasi,’’ ucapnya seraya meminta para kader menggaungkan tagar #SelamatkanDemokrasi.
Ibas juga yakin, masyarakat dan juga pemerintah bisa dengan mudah membedakan mana kegiatan atau proses demokrasi, dan mana yang aktivitas yang bersifat ilegal.
“Dari kacamata mana pun kita melihat dan menilai, kegiatan temu kader yang berujung KLB Deli Serdang itu ilegal dan cacat aturan konstitusi Partai Demokrat. Itu jelas dan terang. Karena itu, kepemimpinan PD yang sah masih tetap Ketum AHY. Anggota FPD tidak perlu ragu akan hal tersebut,” katanya dengan suara lantang.
Terakhir, Ibas mengingatkan agar anggota FPD dan para pengurus Demokrat di seluruh Indonesia, senantiasa berada dalam komitmen bersama aspirasi rakyat.
“Terus, perjuangkan aspirasi rakyat dan jalankan agenda perjuangan Partai Demokrat. Kita harus berjuang bersama,” tutupnya.*
Related posts:
![](https://bulir.id/wp-content/uploads/2023/06/355443888_6289593677802241_8025991644492814048_n.jpg")
