Pemerintah Dorong Kredit Alsintan dan KIPK untuk Perkuat Pertanian dan Industri Padat Karya

Bandung, BULIR.ID – Pemerintah terus mendorong penguatan akses pembiayaan produktif bagi sektor pertanian dan industri pengolahan padat karya. Kedua sektor ini dinilai strategis sebagai penopang utama perekonomian sekaligus penyerap tenaga kerja terbesar.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, menjelaskan pemerintah telah menyiapkan dua skema prioritas pembiayaan, yakni Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) untuk mendukung mekanisasi pertanian, serta Kredit Industri Padat Karya (KIPK) untuk menopang modal kerja industri sekaligus menjaga daya saing.

“Program ini diharapkan bisa meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat industri, dan mempertahankan lapangan kerja di daerah,” kata Ferry dalam Focus Group Discussion (FGD) Optimalisasi Penyaluran Kredit Usaha Alsintan dan Kredit Industri Padat Karya di Bandung, Rabu (20/8).

Kredit Alsintan dan KIPK

FGD tersebut juga menjadi ajang sosialisasi aturan terbaru, yakni Permenko Nomor 6 Tahun 2025 tentang Kredit Usaha Alsintan serta Permenko Nomor 4 Tahun 2025 tentang Kredit Industri Padat Karya. Hingga 19 Agustus 2025, penyaluran Kredit Alsintan mencapai Rp30,73 miliar kepada 43 debitur, dengan dominasi penyaluran oleh Bank Sulselbar sebesar Rp17,85 miliar.

Untuk mengoptimalkan penyaluran, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi, mulai dari penyesuaian kebijakan berbasis potensi daerah, literasi keuangan dan pemanfaatan teknologi digital, penguatan kolaborasi pemda dan lembaga keuangan, hingga monitoring berkelanjutan.

Sementara itu, KIPK diarahkan untuk mendukung pembiayaan revitalisasi mesin dan peningkatan produktivitas industri padat karya, seperti makanan-minuman, tekstil, garmen, alas kaki, furnitur, hingga mainan anak. Debitur dapat mengakses pinjaman di atas Rp500 juta hingga Rp10 miliar dengan subsidi bunga pemerintah sebesar 5%.

Kontribusi Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian khusus. Selain menjadi pusat industri manufaktur nasional, ekonomi Jawa Barat tumbuh 5,23% pada triwulan II 2025, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional 5,12%.

Dari sisi pembiayaan, Jawa Barat juga konsisten menempati posisi tiga besar penyaluran KUR tertinggi. Hingga 11 Agustus 2025, realisasi penyaluran KUR di provinsi ini mencapai Rp16,89 triliun untuk 315 ribu debitur.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, rombongan juga meninjau calon debitur KIPK di Kabupaten Majalaya, yakni Aep Hendar Cahyadi, pelaku industri konveksi kain putih yang berpotensi memperoleh pembiayaan Rp1–2 miliar untuk pembelian mesin pencelupan.

Dukungan Lintas Sektor

FGD ini turut dihadiri oleh pejabat Kemenperin, Pemprov Jawa Barat, Bank Indonesia, Ditjen Perbendaharaan, perwakilan perbankan penyalur, perusahaan penjamin, hingga pelaku usaha. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari program “KUR The Next: Adaptive and Integrative” yang bertujuan memperkuat ekosistem pembiayaan produktif nasional.

Dengan dukungan berbagai pihak, pemerintah berharap Kredit Alsintan dan KIPK dapat menjadi pengungkit peningkatan produktivitas pertanian, memperkuat daya saing industri padat karya, serta membuka lapangan kerja baru yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Related posts:

Dipenghujung Masa Jabatan, Harvey Malaihollo Masih Mesosialisasikan Empat Pilar MPR Kepada Masyarakat Papua Wabub Sikka Menyerahkan Bantuan Alsintan Dari Laiskodat Mitigasi Risiko Dampak El-Nino, Pemerintah Dorong Implementasi Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian Pemerintah Dorong Swasembada Pangan Lewat Kredit Alsintan dan KUR Tebu Rakyat