Jakarta, BULIR.ID – Perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 semakin dekat. Mengacu pada jadwal yang dirilis oleh KPU jatuh pada tanggal 27 November 2024. Mulai bermunculan nama-nama yang diproyeksikan akan meramaikan perhelatan demokrasi tersebut, termasuk di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat.
Salah satu putra terbaik Mamasa yang selama ini berkarir di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yaitu Drs. James Robert Pualillin, MSi yang juga merupakan dosen senior di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) – Kemendagri ikut turun gunung meramaikan bursa calon Bupati di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat.
Selain sebagai Dosen Senior di IPDN (sudah 24 Tahun sebagai Dosen Fungsional) dengan masa kerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) selama 34 Tahun, James dikenal sebagai tenaga ahli di Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas RI) dan juga memegang posisi strategis di Pengurus Pusat Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) sebagai Wakil Sekjen 1.
Peran-peran fungsional lainnya yang dipegang James seperti menjadi Tim Pendamping “Program Smart City dan Quick Win” yang menjadi program unggulan Pemerintahan Joko Widodo sejak tahun 2017 di seluruh Indonesia, dengan penangungjawab pelaksanaan program Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. James juga menjadi narasumber pada beberapa Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) yang dilaksanakan oleh BPSDM Kemendagri dan beberapa Provinsi serta Kabupaten se Indonesia.
Keikutsertaan James R. Pualillin dalam perhelatan Pilkada 2024 di Kabupaten Mamasa cukup menarik, karena mengingat usia masa kerja pensiunnya yang masih cukup panjang (lama) yaitu sekitar 10 tahun lebih dan beliau harus siap mundur (pensiun dini) bila pada saatnya (sesuai tahapan Pilkada) akan ditetapkan oleh KPUD sebagai peserta Pilkada Kabupaten Mamasa Tahun 2024.
Menurut James, pilihannya untuk mengikuti Pilkada Mamasa pada Tahun 2024 ini didasari pada kegelisahannya sebagai seorang ahli di bidang Pemerintahan, juga sebagai Guru (dosen) di bidang Pemerintahan yang selama ini telah mendidik kader-kader pemerintahan (Pamong Praja) dan menjadi pelatih, pengajar dan konsultan di beberapa Pemerintah Daerah di Indonesia dalam memberikan pemahaman tentang bagaimana “Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bertanggungjawab” (good government and good governance).
Namun melihat Kabupaten Mamasa (kampung beliau), masih tertinggal di bandingkan dengan wilayah Sulawesi Barat lainnya, semisal dengan membandingkan antara Kabupaten Mamasa yang dibentuk Tahun 2002 (UU No 11 Tahun 2002) dengan Kabupaten Mamuju Utara yang dibentuk pada Tahun 2003 (UU No 7 Tahun 2003), namun kemajuan Kabupaten Mamuju Utara lebih baik. Hal ini bisa dilihat dari angka IPM Kabupaten Mamasa 66,63 (Tahun 2021); 67, 21 (Tahun 2022); dan 67,83 (2023); bandingkan dengan Kabupaten Mamuju Utara (Pasangkayu) 68,03 (Tahun 2021); 68,61 (Tahun 2022); dan 69,11 (Tahun 2023) (Sumber Data BPS Provinsi Sulbar 2022 – 2024).
Belum ketika berbicara tentang angka kemiskinan yang menurut James sangat jomplang sekali dan dia memberikan data angka kemiskinan di Kabupaten Mamasa : 14,51 (Maret Tahun 2022); 14,31 (Maret 2023); dan 14.20 (Maret 2024). Penjelasan James terkait dengan interpretasi Nilai IKM berkisar antara 0-100. Semakin tinggi nilai IKM menunjukkan tingkat/derajat kemiskinan penduduk di suatu wilayah semakin tinggi.
Sedangkan klasifikasi yang dikeluarkan oleh UNDP sendiri membagi tingkat kemiskinan suatu daerah ke dalam 4 klasifikasi derajat kemiskinan, yaitu : klasifikasi rendah dengan nilai IKM kurang dari 10, klasifikasi menengah rendah dengan nilai 10-25, klasifikasi menengah tinggi dengan nilai IKM 25- 40, dan klasifikasi tinggi dengan nilai IKM lebih dari 40.
Lebih lanjut, menurut James Kabupaten Mamasa mengalami defisit keuangan sebesar Rp192 miliar pada Tahun 2023, kemudian saat Pj Bupati Mamasa dipercayakan kepada Bapak Dr. Yakob Solon, defisit keuangan Kabupaten Mamasa tinggal berjumlah Rp123.840 miliar, lalu kebijakan yang diterapkan Pj. Bupati Mamasa yang baru dengan cara Pemerintah Kabupaten Mamasa meminjam uang ke Bank Sulselbar sebesar Rp32 Miliar, dengan alasan digunakan untuk membayar tunggakan gaji tenaga kontrak guru – guru, kesehatan dan Siltap Perangkat Desa.
Bagi James, pinjaman tersebut bukan Solusi terbaik, tetapi justru menambah beban daerah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Mamasa karena malah menambah hutang daerah hingga puluhan miliar, yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mamasa, menurut James rasionalisasi anggaran-anggaran yang menyebabkan pemborosan dan kebocoran, seperti biaya-biaya rapat dan perjalanan dinas yang tidak terlalu substansi bagi pelayanan masyarakat.
Situasi ini, dalam pandangan James Robert Pualillin, akan menjadi tanggung jawab Kepemimpinan Pemerintahan Mamasa ke depan hasil Pilkada serentak 27 November 2024, sehingga dibutuhkan sosok yang memiliki sense of crisis dalam kepemimpinan Mamasa dengan “Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bertanggungjawab”.
Lebih lanjut James mengatakan, bila mencermati dan mempelajari dari “Nota keuangan APBD Kabupaten Mamasa pada Tahun 2024, dapat kita lihat bahwa APBD Kabupaten Mamasa, terdiri dari pendapatan sebesar Rp 956,203 Miliar, dengan perincian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 25 Miliar, dana transfer sebesar Rp 907,068 Miliar, dan lain-kain pendapatan sebesar Rp14,866 Miliar.
Sementara belanja sebesar Rp1,070 Triliun yang terdiri dari belanja operasional Rp733,041 Miliar, belanja modal Rp 113,629 Miliar, belanja tidak terduga Rp2 miliar dan belanja transfer sebesar Rp220,094 Miliar. Hal ini menunjukkan bahwa, syawat (Hasrat) belanja Pemerintah Daerah lebih besar dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan Tingkat ketergantungan dana transferan dari pusat yang sangat besar.
Padahal menurut James, sebagai Kabupaten yang otonom seharusnya Kabupaten Mamasa dapat lebih mengoptimalkan untuk mengembangkan potensi-potensi Sumber Daya Alam (SDA) kewilayahan yang dimiliki oleh Kabupaten Mamasa, sehingga sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat ditingkat, seperti di sektor pertanian, perkebunan, energi, pariwisata dan beberapa sektor lainnya yang belum dikelola secara optimal.
Sehingga wajar kalau hari ini Pemerintah Kabupaten Mamasa mengalami defisit yang begitu besar, karena penghasilan mereka (dalam hal ini PAD) sangat terbatas, sedangkan biaya pengeluaran mereka sangat besar dan melampaui kapasitas budget anggaran, yang selama ini Pemerintah Kabupaten mengharapkan dana transferan dari Pemerintah Pusat.
Namun sejak kebijakan nasional dalam penanganan Covid Tahun 2020 oleh Pemerintah Pusat, maka dana transferan yang tidak terkait langsung dengan pelayanan publik dibatasi dengan kebijakan re-focusing anggaran untuk penanganan Covid secara Nasional dan Regional (daerah). Akibatnya yang selama ini Pemerintah Kabupaten Mamasa sangat tergantung pada pemasukan dana dari transferan Pusat, mengalami pengurangan (Pembatasan), sehingga kondisi keuangan yang defisit dialami oleh Pemerintah Kabupaten Mamasa.
Alasan-alasan tersebut, yang membuat seorang James R. Pualillin yang selama ini berkarir sebagai Dosen IPDN Kemendagri, terpanggil untuk “Turun Gunung” bertarung di Pilkada Kabupaten Mamasa Tahun 2024, untuk menyumbangkan pengetahuan dan pengalamannya di bidang Pemerintahan (dalam tataran konsep dan praktek), baik sebagai Dosen, pelatih, pengajar dan konsultan dalam “Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bertanggung Jawab” di beberapa Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) se-Indonesia bagi MAMASA BARU, yaitu menata ulang (memperbaiki) “Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bertanggung Jawab” (good government and good governance).
Kedatangannya dalam keikut sertaan dalam perhelatan Pilkada di Mamasa, sudah berpasangan dengan Leonard Bongga, yang merupakan politikus kader PDI – Perjuangan yang hari ini masih tercatat sebagai anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur – Sulawesi Selatan selama 2 periode. Pasangan birokrasi (akademisi) dengan politikus, dinilai banyak orang termasuk pengamat sebagai pasangan serasi dan sangat diperhitungkan.
Hal ini mengingat mereka berdua adalah Putra Asli Mamasa yang selama ini berhasil berkarir di luar Kabupaten Mamasa dan sangat diharapkan oleh sebagian besar masyarakat Mamasa dapat melakukan perubahan dan menata kembali “Tata Kelola Pemerintahan” yang dapat mewujudkan kemajuan Mamasa ke arah yang lebih Baru dan memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat Mamasa secara keseluruhan, dan kehadiran pasangan ini merepresentasi kepentingan Kabupaten Mamasa secara keseluruhan yang biasa dikenal sebagai Kondosapata Wae Sapalelan Pittu Uluna Salu, Karua Babana Binanga.
Konsep yang dibawa oleh Pasangan James – Leonar, adalah MAMASA BARU (dalam arti Tata Kelola Pemerintahan), yang dilakukan dengan cara menata ulang (memperbaiki), tidak sebatas NIAT (keinginan melakukan perbaikan dan penataan ulang Tata Kelola Pemerintahan), tetapi diikuti dengan KIAT (cara-cara yang smart, transparan, akuntabel, kolaborasi dan inovasi) dan tergambar di dalam GIAT (yaitu kegiatan dan program-program yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat luas, sesuai fungsi-fungsi pemerintahan yaitu Pelayanan, Pembangunan dan Pemberdayaan, dengan Fungsi Pengaturan dan Pengawasan yang akuntabel).
Sehingga hasilnya adalah NIKMAT (kesejahteraan masyarakat Mamasa secara keseluruhan, tanpa membeda-bedakan kewilayahan, agama, suku bangsa dan kekerabatan, serta menjadikan Kabupaten Mamasa unggul di Wilayah Sulawesi Barat, terutama sebagai penyanggah dan penyedia kebutuhan pokok Ibukota Baru, IKN di Kalimantan, dengan pengembangan potensi-ptensi keunggulan dari setiap kewilayahan di Mamasa). Pesan James di akhir wawancara, untuk mengajak kepada seluruh masyarakat Mamasa baik yang berada di Kabupaten Mamasa dan yang berada di luar Kabupaten Mamasa, untuk menyatukan semangat secara bersama-sama bagi Tondok Kadadian (Kampung Halaman) demi Mamasa Baru.
Related posts:
Layanan Publik Andal, Menkominfo: Pemerintah Konsolidasikan Aplikasi dan Integrasi Data
Pendanaan AI di Singapura Meroket, Fintech Tetap Tangguh di Tengah Penurunan Pendanaan Global
Luar Biasa! Tulis Tesis Soal Penyelesaian Konflik Papua, Alumnus IPDN Ini Lulus Cumlaude dari UI
Alasan Yuridis Mengapa Tanah Kerangan Sah Milik Pemkab Mabar
![](https://bulir.id/wp-content/uploads/2023/06/355443888_6289593677802241_8025991644492814048_n.jpg")
