Mempertanyakan Kelayakan Partai Mahasiswa

0

Oleh Rian Agung, S.H, Paralegal, Alumnus Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul

Tilik, BULIR.ID – Kemunculan Partai Mahasiswa di Indonesia membentuk alur diskusi yang panjang di ruang publik. Paling tidak, sebagai sebuah fakta politik muncul pro-kontra di tengah-tengah masyarakat dengan klaim argumentasi yang menunjukkan kelebihan dan kelayakan perspektif, juga disposisi moral masing-masing kubu.

Di kalangan pro Partai Mahasiswa, ada semacam idealisme yang tumbuh akan kebangkitan gerakan mahasiswa yang revolusioner melalui pelembagaan gerakan dalam bentuk partai politik (Parpol).

Kelompok ini meyakini partai politik dapat menjadi ruang alternatif untuk memperjuangkan sekaligus menerjemahkan idealisme mereka ke dalam kebijakan politik yang konkrit.

Namun, apakah yang ideal menurut keyakinan kelompok di atas dapat semudah itu memperkuat komitmen, soliditas dan keberhasilan sebuah gerakan?

Pertanyaan ini perlu menjadi refleksi bersama mengingat portofolio partai politik di Indonesia yang sangat memprihatinkan. Alih-alih menjadi organ demokrasi yang membela kepentingan rakyat, partai politik justru terjebak dalam lingkaran oligarki.

Dalam genggaman oligarki, parpol diseret ke dalam sebuah sistem kekuasaan kapitalistik dengan mengandalkan kekayaan material sebagai basis untuk mempertahankan kekuasaan. Inilah salah satu faktor dominan yang merusak identitas parpol sebagai institusi demokrasi.

Karena itu, sebagai rakyat kita berharap penuh pada parpol untuk bisa mengoordinasi dan menjembatani pikiran dan kepentingan publik dalam arena kekuasaan akan sangat sulit terealisasi.

Trend buruk Parpol ini terkonfirmasi dari sejumlah hasil survei yang menunjukkan rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja partai politik. Survei yang pernah dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia pada bulan April 2022 kemarin menunjukkan, dari 12 institusi negara, Parpol menempati posisi paling buntut mendapat kepercayaan masyarakat dengan persentase hanya 54 persen.

Institusi negara yang mendapat kepercayaan publik paling tinggi adalah TNI dengan tingkat kepercayaan mencapai 93 persen, lalu menyusul lembaga kepresidenan dengan tingkat kepercayaan publik sebesar 85 persen.

Survei ini secara telak menggambarkan wajah buruk parpol karena abai menjalankan fungsi representasinya dalam memperjuangkan sekaligus menegakkan hak-hak dasar masyarakat sipil.

Padahal semenjak reformasi bergulir, ada harapan agar parpol benar-benar mengaktualisasikan prinsip-prinsip dasar demokrasi setelah selama 32 tahun orde baru membredel kebebasan sejumlah organisasi-organisasi politik yang berseberangan dengan kepemimpinan politik Soeharto.

Namun, harapan itu nyatanya seperti mimpi di siang bolong. Kebebasan dan menjamurnya jumlah parpol dari waktu ke waktu tidak selalu beriringan dengan tingkat produktivitas dan kinerja-kinerja politiknya.

Parpol-parpol ini justru menjadi kaki tangan para pemodal dan kekuatan asing dalam menyukseskan agenda-agenda bisnis mereka dengan pola dan sistem yang selalu mengorbankan masyarakat kecil. Banyak contoh ketidakberpihakan partai politik saat ini yang menunjukkan kemunduran kinerja politik pelaku politik di berbagai level.

Di tingkat nasionalnya misalnya, banyak fraksi di DPR yang ngotot meloloskan lelang tender penggantian kain gorden di rumah dinas DPR. Ini tidak saja memalukan tetapi juga sangat memilukan karena dipertunjukkan persis ketika negara sedang melakukan pemulihan ekonomi pasca pandemi.

Partai Mahasiswa

Di tengah melemahnya kepercayaan terhadap partai politik, muncul gerakan sekelompok anak muda yang ingin memperjuangkan idealismenya dengan mengusung Partai Mahasiswa.

Partai Mahasiswa ini bahkan sudah terdaftar dalam dokumen resmi Kementerian Hukum dan HAM dengan nomor keputusan M.HH-6.AH.11.01 TAHUN 2022 tanggal 21 Januari 2022.

Tidak ada yang salah sebenarnya dengan semangat beberapa golongan muda ini, apalagi secara demokrasi ini menunjukkan antusiasme politik yang semakin tinggi dan merupakan ekspresi kebebasan berpendapat dan berorganisasi yang dijamin oleh Undang-Undang (UU).

Namun, kenyataan ini seharusnya menerobos standar dan tingkat kesadaran kita agar tidak memahami demokrasi hanya terbatas pada aspek formil.

Bobot demokrasi yang fundamental adalah memperjuangkan nilai-nilai ideal dengan menunjukkan keberpihakan pada situasi krisis masyarakat. Dan peran itu hanya bisa dilakukan oleh elemen mahasiswa.

Kenapa? Karena organisasi-organisasi kemahasiswaan adalah komunitas politik paling ideal dan independen yang memiliki supremasi moral memperjuangkan sekaligus menuntut perwujudan nilai-nilai politik dan demokrasi.

Nilai dan makna demokrasi terletak pada konsistensi sikap dan disposisi moral memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat. Juga diukur dari sejauh mana setiap gerakan politik berorientasi pada pemberdayaan masyarakat yang tertindas dan kehilangan hak-hak dasarnya akibat kerja dan sistem kekuasaan yang kapitalistik dan diktatorial.

Perjuangan ini tentu saja menjadi tugas dan tanggung jawab partai politik juga, tetapi melihat kiblat dan tata kelola parpol hari-hari ini, cita-cita luhur itu tak pernah tuntas terealisasi.

Dominasi kepentingan bisnis di tubuh-tubuh partai politik membuatnya kehilangan kuping yang panjang, tajam dan bijaksana dalam menelaah suara rakyat yang diwakili. Itulah sebabnya, organisasi kemahasiswaan harus menarik diri dari sistem kepartaian yang gagal mengartikulasikan proposal kebijakan yang Koheren dengan kepentingan rakyat.

Di sisi lain, masa depan partai politik di Indonesia tentu saja membutuhkan peran serta kaum muda termasuk mahasiswa. Namun kesempatan itu tidak harus dimaknai dengan mengusung parpol yang mengatasnamakan mahasiswa.

Mahasiswa, dengan titel istimewa pada pundaknya itu harus tetap menempatkan diri dengan seluruh gerakan yang diusung berdasarkan situasi riil masyarakat bukan karena kepentingan politik partisan. Karena itu, keputusan pengesahan partai mahasiswa saat ini perlu ditinjau kembali.

Ini tidak bertendensi memasung kebebasan berorganisasi tetapi semata-mata untuk memastikan kemurnian gerakan mahasiswa dan kohesi sosial di antara sesama mereka.

Bagi saya, akan lebih terhormat apabila mahasiswa berteriak keras di jalanan untuk membela kepentingan masyarakat ketimbang duduk manis di ruang ber-AC tetapi saat yang sama memunggungi rakyat.

Di momen peringatan reformasi yang ke 24 ini, Mahasiswa harus tetap menjadi garda terdepan memelihara kemurnian gerakan, meningkatkan soliditas lewat pabrikasi ide-ide berlian sehingga memacu pertumbuhan demokrasi yang semakin ideal.*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here