Pemerintah Siapkan Peta Jalan AI, Strategi Menuju Kedaulatan Teknologi

Jakarta, BULIR.ID – Pemerintah Indonesia mempertegas komitmen menuju kedaulatan teknologi dengan menyiapkan Peta Jalan Nasional Artificial Intelligence (AI) dan Pedoman Etika AI sebagai fondasi tata kelola teknologi yang aman, inklusif, dan sejalan dengan kepentingan nasional.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Nezar Patria, menjelaskan bahwa Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar dan penonton dalam perkembangan AI global, tetapi harus hadir sebagai pemain yang memiliki model AI relevan dengan karakter dan kebutuhan domestik. Konsep ini ia sebut sebagai “Sovereign AI yang Berdaulat.”

“Yang paling penting adalah satu, kita jangan menjadi budaknya AI, tapi kita harus menjadi tuannya. Yang kedua, kita jangan jadi bangsa yang hanya menonton, menjadi pasar, tapi kita harus jadi pemain,” ujar Nezar dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) NgobrolINdonesia bertema “Kecerdasan Artifisial: Jembatan menuju Indonesia Emas”, Selasa (25/11).

Nezar menjelaskan, penyusunan Peta Jalan Nasional AI dan Pedoman Etika AI dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan kementerian/lembaga, pelaku industri, komunitas masyarakat sipil, hingga para peneliti yang selama ini bergelut dalam pengembangan AI.

Dua dokumen strategis tersebut ditempatkan sebagai pelengkap kerangka hukum yang sudah ada, seperti UU Perlindungan Data Pribadi (PDP), Peraturan Menteri Kominfo tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), serta ketentuan hak cipta, sehingga seluruh pengembangan, pemanfaatan, dan distribusi teknologi berjalan dalam jalur regulasi yang konsisten.

Nezar menilai, kedaulatan teknologi menjadi krusial karena perkembangan AI, khususnya generative AI, berlangsung jauh melampaui prediksi. Dalam dua tahun terakhir, kemampuan model AI meningkat pesat, sementara dalam rentang enam bulan saja, berbagai fitur baru bermunculan dan mendorong kompetisi global antarnegara dalam pembangunan data center, GPU, dan computing power.

Karena itu, Indonesia tidak boleh hanya menggantungkan diri pada model AI asing yang belum tentu selaras dengan konteks sosial, budaya, dan regulasi nasional. Di saat yang sama, kesiapan masyarakat dalam memanfaatkan AI juga menjadi perhatian utama.

Melalui program Digital Talent Scholarship, iCall Center, dan pengembangan AI Talent Factory, pemerintah menyiapkan talenta yang tidak sekadar menjadi pengguna, tetapi juga perancang dan pengembang teknologi AI. Program AI Talent Factory saat ini telah berjalan di Universitas Brawijaya dan akan diperluas ke Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Universitas Indonesia, serta sejumlah perguruan tinggi lain pada 2025.

Nezar menambahkan, literasi AI juga perlu ditanamkan sejak jenjang pendidikan dasar dan menengah. Ia menilai sudah saatnya kurikulum sekolah dievaluasi agar siswa memahami teknologi secara utuh.

“Anak-anak perlu diajarkan cara kerja AI, dibentuk awareness, dan dilatih berpikir kritis. Mereka hidup di masa ketika teknologi ini sangat dominan,” imbuhnya.

Menurut Nezar, penggunaan AI tanpa kemampuan berpikir kritis berpotensi menghilangkan esensi belajar, karena peserta didik bisa saja menyerahkan seluruh proses berpikir kepada mesin. Di luar manfaatnya, AI juga menghadirkan risiko besar, terutama terkait keamanan data, disinformasi, dan manipulasi visual.

Ia mengingatkan, model AI hanya dapat bekerja jika diberi data, sehingga masyarakat harus berhati-hati mengunggah foto pribadi maupun dokumen sensitif. Data yang digunakan untuk melatih model dapat muncul kembali dalam konteks lain, termasuk melalui wajah yang mirip pada gambar generatif buatan pihak lain.

Risiko terbesar, kata Nezar, tampak pada maraknya deepfake, yakni konten palsu yang dibuat menggunakan AI dengan kualitas visual dan audio yang kian sulit dibedakan dari kenyataan. Fenomena ini berpotensi menimbulkan kerusakan sosial jika digunakan untuk pornografi, ujaran yang memecah belah, atau manipulasi politik.

“Deepfake punya dampak sangat besar karena bisa meniru wajah dan suara kita, bahkan menggambarkan seseorang dalam konteks yang tidak pernah dilakukan,” tegasnya.

Untuk menghadapi ancaman tersebut, pemerintah memperkuat kolaborasi dengan platform digital, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga terkait lainnya. Komdigi mendorong platform menyediakan alat deteksi konten buatan AI dan mengadopsi standar otentikasi konten berbasis metadata, sehingga publik dapat membedakan konten autentik dan manipulatif.

Nezar menegaskan, adopsi AI di Indonesia harus dimaknai sebagai perjalanan kolektif menuju masa depan ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing. Melalui pembangunan “Sovereign AI yang Berdaulat,” ia optimistis Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi produk AI negara lain, tetapi turut diperhitungkan dalam percaturan teknologi global, baik dari sisi infrastruktur maupun pengembangan algoritma dan model.

“Kita harus menciptakan AI yang berdaulat, menguasai teknologinya, bukan hanya menjadi penonton. Ini bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk memastikan Indonesia punya posisi dalam percaturan teknologi global,” pungkas Nezar.

Related posts:

Posthumanisme: Sebuah Filsafat untuk Abad 21 Konsep Kebebasan Eksistensial dan Politik Menurut J. P. Sartre Bunuh Diri dalam Permenungan Teologis Katolik Manusia Bawah Tanah, Catatan Fyodor Dostoevsky Untuk Dunia