Perekonomian RI Tumbuh Solid, Pemerintah Dorong Integrasi Prinsip ESG ke Kebijakan Nasional

Jakarta, BULIR.ID – Di tengah ketidakpastian global yang dipicu perubahan iklim, disrupsi teknologi, hingga ketegangan geo-politik dan geo-ekonomi, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat. Pada kuartal II-2025, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,12% (yoy), sementara sepanjang semester I-2025 mencapai 4,99% (yoy).

Fundamental ekonomi yang solid ini turut ditopang oleh inflasi yang terkendali dan peningkatan indeks PMI Manufaktur. Kondisi tersebut dinilai memberi ruang lebih besar bagi Pemerintah untuk mengintegrasikan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) ke dalam kebijakan nasional maupun praktik dunia usaha, sehingga mendukung pertumbuhan inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global.

“Kalau kita bicara penerapan ESG, kita bicara nanti ke depan. Ini pasti akan menjadi satu area yang sangat penting baik dari aspek lingkungan, ekonomi, maupun sosial. Apalagi kalau kita bicara mengenai governance atau tata kelola,” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, dalam acara Katadata Sustainability Action for the Future Economy 2025 (KataData SAFE 2025) di Jakarta, Rabu (10/9).

Menurutnya, Pemerintah berkomitmen mendukung penerapan ESG sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan. Hasil penilaian Katadata ESG Index menunjukkan sektor perkebunan serta energi dan pertambangan memperoleh nilai tertinggi. Kedua sektor tersebut tidak hanya menjadi andalan ekspor, tetapi juga mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip keberlanjutan.

Susiwijono menegaskan, keberhasilan ini memberikan optimisme arah kebijakan ekonomi Indonesia, yang tak hanya bertumpu pada konsumsi domestik, tetapi juga mendorong pertumbuhan yang inklusif dengan mengurangi kesenjangan, menekan kemiskinan ekstrem, dan membuka lapangan kerja baru.

Selain itu, aspek lingkungan tetap menjadi perhatian utama. Indonesia menargetkan penurunan emisi nasional, mendorong pembiayaan hijau, dan mengimplementasikan proyek transisi energi, termasuk melalui forum G20 dan skema Just Energy Transition Partnership (JETP).

Saat ini, Indonesia juga tengah menempuh proses aksesi menuju keanggotaan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), yang mencakup standar ESG di seluruh sektor. Meski proses aksesi biasanya memakan waktu 5–8 tahun, Indonesia bertekad mempercepat pemenuhan standar internasional tersebut.

Dari sisi kebijakan domestik, Pemerintah terus memperkuat strategi ekonomi dengan menyalurkan bansos, subsidi, dan program penguatan daya beli masyarakat, serta memberikan insentif bagi industri padat karya hingga diskon tarif transportasi.

“Kejadian beberapa hari ini tidak terlepas dari masalah isu sosial. Kami di Pemerintah sudah mulai membahas bagaimana menyeimbangkan isu-isu tersebut agar tidak memicu masalah baru. Isu sosial ini sangat penting dan harus diselesaikan bersama antara Pemerintah, dunia usaha, riset, dan media,” pungkas Susiwijono.

Related posts:

Dipenghujung Masa Jabatan, Harvey Malaihollo Masih Mesosialisasikan Empat Pilar MPR Kepada Masyarakat Papua Posthumanisme: Sebuah Filsafat untuk Abad 21 Berikut Sejumlah Kebijakan Strategis Pemerintah Dorong Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional Bunuh Diri dalam Permenungan Teologis Katolik