Rp9,6 triliun Bantuan Subsidi Upah Buruh di Tengah Inflasi

Tabur, BULIR.ID – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauzia mengatakan pihaknya bertanggung jawab dalam menyalurkan bantuan subsidi upah atau BSU bagi para pekerja atau buruh. Ia menambahkan BSU yang dikucurkan pemerintah senilai Rp9,6 triliun ini bertujuan untuk menopang daya beli pekerja atau buruh di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok.

“Saya ingin sampaikan, ini bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah bagi pekerja atau buruh, tujuannya untuk mempertahankan daya beli pekerja atau buruh dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai akibat kenaikan harga,” kata Menteri Ida dalam diskusi online yang digelar Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) pada Selasa (6/9).

Pemerintah telah mengalokasikan bantuan sosial sebesar Rp24,17 triliun dari pengalihan subsidi BBM untuk bantuan sosial dalam tiga jenis bantuan.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mendapat bagian untuk menyalurkan bantuan subsidi upah/gaji bagi pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan. Total anggaran yang dikucurkan mencapai Rp9,6 triliun

Dalam diskusi bertema “Alih Subsidi BBMM, Bansos Topang Masyarakat Miskin” ini, Menteri Ida menjelaskan program BSU tahun 2022 ini diberikan dan dicairkan kepada para pekerja untuk satu kali atau sekaligus sebesar Rp600.000. Adapun jumlah penerima manfaat mencapai 16 juta pekerja atau buruh yang berhak mendapatkan bantuan ini.

Menteri Ida berharap, penyaluran BSU akan selesai secepatnya paling lambat akhir tahun anggaran 2022, sehingga pekerja atau buruh dapat mencairkan dan dapat membelanjakan uangnnya.

“Saya kira prosesnya, tahap pertama penyaluran kita akan mulai minggu ini. Begitu data diserahkan dari BPJS Ketenagakerjaan, kami akan melakukan screening data untuk memastikan tidak terjadi duplikasi. Setelah itu, uang akan kami salurkan melalui bank Himbara untuk selanjutnya ke penerima manfaat,” kata Menteri Ida.

Menteri Ida menambahkan, Kemenaker baru saja melaksanakan serah terima data calon penerima bantuan dari BPJS Ketenagakerjaan. Serta penyerahan data pertama atau tahap awal penerima manfaat sebanyak 5.990.915 orang.

“Selanjutnya, data ini akan kami lakukan pemadanan atau verifikasi agar sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Menteri Ida, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait sebagai upaya untuk memadankan atau memverifikasi data penerima. Mulai dari PMO untuk penerima-penerima Program Kartu Prakerja hingga Kemensos dan Badan Kepegawaian (BKN).

“Kami juga telah berkoordinasi untuk memadankan data ini dengan PMO untuk penerima program kartu pra kerja, Kementerian Sosial bagi penerima program PKH dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memasukkan bahwa PNS tidak menerima BSU ini,” terangnya.

Namun terkait kepastian angka penerima BSU ini, jelas Menteri Ida, akan disampaikan setelah proses pemadanan data rampung dilaksanakan.

“Pemberian data BSU ini sumbernya datang dari BPJS ketenagakerjaan yang telah dilakukan verifikasi dan validasi sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang diatur oleh peraturan Menteri Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Pemerintah sebelumnya memang menargetkan sasaran penerima bantuan ini sekitar 16 juta pekerja. Namun salah satu syarat penerima BSU kali ini tidak boleh menerima bantuan sosial dari pemerintah pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, BPUM, Kartu Pra Kerja dan sebagainya.

Pemerintah juga memberikan syarat lain untuk penerima BSU yakni telah membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan sampai bulan Juli 2022. Sehingga dari data tersebut tereliminasi dan menyisakan calon penerima BSU sebanyak 14,6 juta.

“Jadi setelah dikurangi penerima BSU ini totalnya 14,6 juta,” kata Ida.

Menteri Ida menambahkan program BSU ini tak hanya untuk pekerja dengan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan. Program ini juga ditujukan bagi pekerja yang memiliki gaji setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK).

Lebih lanjut, Menteri Ida mencontohkan, pekerja di DKI yang UMP-nya mencapai R 4,7 juta, tetap terkulifikasi untuk menerima bantuan BSU ini. Kendati gajinya di atas Rp3,5 juta.

“Jadi dengan demikian bagi pekerja yang gajinya di atas Rp3,5 juta per bulan tapi setara UMP atau UMK bisa mendapatkan BSU,” kata Ida.

Related posts:

Dipenghujung Masa Jabatan, Harvey Malaihollo Masih Mesosialisasikan Empat Pilar MPR Kepada Masyarakat Papua Terpilih Kembali Jadi Menko Perekonomian, Ketua Dewan Pakar Bulir.id: Kepemimpinan dan Kinerja Airlangga Hartarto Tidak Diragukan Lagi Tidak Penuhi Syarat, Kadinsos DKI Jakarta: Sebanyak 1.070 Penerima Bantuan Kita Coret Sertifikat GRC Profesional Utama Ida Fauziyah Resmi Diserahkan oleh Ketua BNSP Syamsi Hari